Jokowi mengatakan hal itu sebagai sebuah fakta yang harus dihadapi. Jokowi yakin itu akan berjalan baik bila disokong dengan ekonomi yang tumbuh baik.
"Kita harus berani terobos pasar dunia, jika itu dilakukan jadi tak masalah. Pemerintah harus masuk atau menerobos negara lain lebih dulu," terang dia dalam sesi tanya jawab debat capres di Hotel Gran Melia, Minggu malam (15/6).
Cara lainnya, yakni dengan tak membiarkan pasar domestik dimasuki oleh pasar luar dengan leluasa. Menurutnya, itu bisa dilakukan dengan cara membatasi perizinan. Beri keleluasan izin untuk pasar domestik dan berikan batasan bagi pasar asing.
"Daerah (pemerintah) bisa berikan kecepatan apabila investor domestik, kalau (investor) luar ngak apa-apa ya, sedikit-sedikit boleh ('dipersulit')," kata Jokowi dengan senyuman khasnya.
"Kita hambat tapi tak kelihatan. Jadi tak perlu dibeberkan seperti tadi. Caranya juga dapat dilakukan dengan pembangunan pendidikan manusia. Saya kira itu," terangnya.
Prabowo tak puas dengan uraian Jokowi. Dia kembali bertanya.
"Jadi kalau rincinya menyikapi tuntutan daripada perusahaan dari luar ingin buka cabang bank di kabupaten kita, atau kita harus membuka wilayah udara kita. Jadi penerbangan Asean bebas terbang di kota kita? Apa tak rugikan kepentingan nasional kita?," tanya Prabowo.
Jokowi menjelaskan lagi. Kata dia, untuk mengatasi hal itu harus dibuat hambatan-hambatan agar mereka tak gampang masuk ke wilayah Indonesia. Perbankan misalnya, harus dibuat regulasi. Lagian, perbankan Indonesia, seperti Bank Indonesia mempunya hak khusus membuat regulasi yang membuat perbankan asing sulit masuk.
"Karena kita lihat susah sekali mendirikan cabang perbankan (di luar negeri). Saya dengar langsung dari perbankan. Kita terbuka tapi hambatan itu harus dibangun, baik pusat, BI atau daerah. Tetapi yang utama kita," terang dia.
Untuk penerbangan Asean bebas terbang di kota-kota di wilayah Indonesia, Jokowi tegas menyatakan ketidaksetujuannya. Menurutnya, dengan membuka penerbangan itu secara langsung, maka pemerintah membiarkan Indonesia dikuasai oleh asing.
"Jadi hambatan itu harus tetap ada. Bagaimanapun di semua negara juga berlaku seperti itu," tutup Jokowi.
[rus]
BERITA TERKAIT: