Harus Ada Tindakan kepada Petinggi TNI AD Agar Tidak Tercipta Disharmoni

Demikian disampaikan  ilmuwan politik, Muhammad AS Hikam, di halaman facebooknya menanggapi artikel berjudul "Beberapa Keanehan dalam Kasus Babinsa Koramil Gambir" (klik di sini).

Perkembangan terakhir, Panglima TNI dan Bawaslu menolak tudingan penggunaan Babinsa untuk mobilisasi dukungan bagi capres tertentu. Anehnya, justru TNI AD sendiri yang terkesan mengamini tudingan tersebut dan bahkan telah menjatuhkan sanksi disiplin kepada dua anggotanya. Inilah sebuah indikasi ketidaksinkronan dalam elite TNI yang tidak boleh terjadi.

"Panglima TNI Jenderal Moeldoko benar ketika beliau kemudian mengambil alih masalah isu Babinsa tersebut dan menyatakan bertanggungjawab," kata Hikam.

Sebagai warganegara yang baik dan peduli dengan keutuhan dan integritas TNI sebagai komponen utama ketahanan negara dan terjaminnya keamanan nasional, Hikam sangat sepakat dengan langkah Panglima TNI.

"Tindakan disiplin harusnya dilakukan kepada oknum petinggi TNI AD, sehingga tidak muncul disharmoni," tegasnya.

Lebih lanjut Panglima TNI dan Kapolri juga harus memberikan peringatan tegas kepada para purnawirawan Jenderal yang terlibat dalam timses capres untuk tidak menarik alat negara dalam politik. Walaupun dalam retorika para purnawirawan itu sudah mengatakan tidak akan menyeret TNI dan Polri, tetapi dalam kenyataan mereka masih memiliki kemampuan dan pengaruh.

Last but not the least, lanjutnya, Presiden juga perlu bertindak tegas terhadap oknum-oknum Jenderal yang tidak netral atau diragukan dalam menjaga netralitas TNI dan atau Polri. Sebagai panglima tertinggi angkatan perang, Presiden bisa melakukan tindakan mengganti mereka-mereka yang sudah diindikasikan tidak netral.

"Dengan demikian, martabat TNI akan dipulihkan dan proses demokrasi juga tak akan mendapat gangguan serius karena kekhawatiran adanya intervensi dari militer dalam Pilpres," tutup Hikam. [ald]