Walaupun masih menjadi Parpol 4 besar, namun hasil survei tersebut menunjukkan trend Partai Demokrat yang mengalami penurunan paling tajam diantara semua Parpol. Pada bulan Januari 2013 berbagai survei menyebutkan keterpilihan Demokrat sebesar 10-11%. Mudah ditebak trend-nya akan turun terus sehingga kemungkinan besar Partai Demokrat tidak akan lolos Parliamentary Treshold 3,5%.
Anjloknya elektabilitas Partai Demokrat tidak terlepas dari kasus-kasus korupsi yang menyeret para elitnya. Ada yang sudah di dalam penjara seperti Nazarudin (Bendahara Umum) dan Angelina Sondakh (Wakil Sekjen DPP), ada yang sudah tersangka dan ditahan seperti Andi Malarangeng (anggota Dewan Pembina) dan Anas Urbaningrum (Ketua Umum DPP).
Ada juga yang sedang diperiksa terkait korupsi di SKK Migas, Sutan Batugana (Ketua DPP/Ketua Komisi VII DPR RI), anggota Komisi I DPR RI Fraksi Demokrat Mirwan Amir sedang diperiksa terkait korupsi Hambalang dan Banggar DPR, ada yang pernah diperiksa namun belum jelas kelanjutan kasusnya seperti Wakil Ketum Demokrat Johny Allen Marbun dan Max Sopacua.
Nama Sekjen DPP Partai Demorkat Edhie Baskoro 'Ibas' Yudhoyono juga tak luput dari kabar korupsi. Dalam persidangan tersangka Hambalang Dedy Kusdinar, dia disebut menerima uang 200 ribu dolar AS dari Permai Group, perusahaan milik Nazaruddin. Terbaru, jejak Ketua Majelis Tinggi, Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum DPP Partai Demorkat Susilo Bambang Yudhoyono dalam megakorupsi bailout Bank Century semakin menguat sering pengakuan Anas bahwa dirinya diperintah oleh SBY untuk mengamankan kasus Century tidak mengarah terhadap dirinya, baik secara hukum maupun politik.
Tentu saja rakyat melihat dan mengikuti dari hari kehari perilaku politisi Partai Demokrat yang sedang 'mabok' kekuasaan itu. Memang benar politisi partai-partai lain juga korup, tetapi korupsi para politisi Partai Demokrat jauh lebih parah. Inilah sebabnya keterpilihan Demokrat terus menurun hingga tinggal 4,7%. Susah untuk tidak berkesimpulan penurunan elektabilitas Demorkrat akan terus berlangsung dengan dilaksanakannya persidangan Andi Malarangeng, Anas Urbaningrum, pemeriksaan lanjutan dan kemungkinan sidang pengadilan terhadap Sutan Bhatugana, Mirwan Amir, Ibas Yudhoyono dan lain-lainnya. Karenanya kemungkinan Partai Demokrat tidak akan lolos parliamentary treshold 3,5% pada Pemilu 2014 nanti terjawab. Dengan begitu, Konvensi Partai Demokrat yang sedang berlangsung dengan biaya sangat mahal tidak ada gunanya karena Demokrat hanya akan jadi partai non parlemen.
Trend penurunan tingkat keterpilihan suatu Parpol akibat kinerja mengecewakan sudah banyak bukti. PDIP yang pada Pemilu 1999 mendapat suara 33,74%, pada Pemilu 2004 suaranya turun drastis ke 18,53%. Penurunan ini akibat rakyat tidak puas dengan kinerja PDIP saat menjadi partai penguasa. Bahkan pada Pemilu 2009, perolehan suara PDIP kembali turun menjadi 14,03%.
Golkar, pada saat dipimpin Harmoko, mendapat suara 70,2%. Pada Pemilu 1999 perolehan suara Golkar turun menjadi 22,44%, di Pemilu 2004 menjadi 21,58% dan menjadi pemenang pemilu, tapi pada Pemilu 2009 kembali turun menjadi 14,5%.
Kecenderungan penurunan suara juga dialami partai politik berbasis massa Islam, PAN, PKB, PPP, PBB. Meski di pemilu sebelumnya PKS tidak terlalu mengalami masalah tersebut, tetapi pada Pemilu mendatang diprediksi menurun karena kasus korupsi yang menyeret mantan presidennya.
Artinya, rakyat walaupun diam tetap mengikuti kiprah para politisi, parpol-parpol, apakah bisa memenuhi janji-janjinya ataukah malah hanya mabok kekuasaan? Kalau kinerja parpol-prapol tidak semanis janjinya, maka rakyat akan menurunkan suaranya. Itu sudah terbukti berkali-kali.
Kembali kepada Partai Demokrat yang para petingginya didera kasus korupsi yang tidak habis-habisnya yang terus menerus diliput media, maka sangat besar kemungkinan di Pemilu 2014 Partai Demokrat akan punah, tidak bisa masuk DPR. Di twitterland pernah ada yang mengatakan: " Rakyat memang uneducated, tapi tidak bodoh."
[***]Penulis adalah Aktivis 77/78
.jpeg)