Namun kenyataannya hal ini terlihat amburadul dan berdampak pada kekacauan DPT sampai terjadi pengunduran jadwal penetapan DPT sampai pertengahan November.
"Waktu itu Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi katakan akan mundur kalau E-KTP tidak beres. Mudah-mudahan dia ingat," kata Sekretaris Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di DPR RI, Saleh Husin, dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (26/10).
Saleh pun mencoba kroscek ke para penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten. Dalam Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) justru banyak menyimpan kesalahan fatal, seperti sejumlah nama orang yang sudah meninggal bertahun-tahun lalu.
"Akhirnya, DPT ini bermasalah. Sebetulnya, kunci utama itu kan Mendagri ketika memberi DP4 ke KPU," tegasnya.
Dalam situasi saat ini, lanjut Saleh, harus ada konsolidasi di antara penyelenggara pemilu untuk menemukan DPT yang valid sehingga tak digunakan kelompok tertentu untuk kepentingannya sendiri.
"Kita semua ingin pemilu berkualitas sehingga punya legitimasi yang kuat," ujarnya.
[ald]
BERITA TERKAIT: