"Dulu pernah mengumumkan kepala daerah atau DPR yang berasal dari kader partai terlibat korupsi. DPP PKB sudah mengirim surat resmi untuk minta nama-nama itu, alhamdulillah sampai sekarang belum dikasih," kata Imam kepada Rakyat Merdeka Online, Kamis (22/11).
Semestinya Imam mengingatkan, sebagai anggota kabinet Dipo menasehati dan berwasiat dengan cara yang baik dan etis, misalnya melaporkan segala sesuatu kepada presiden SBY dan menggunakan forum-forum pas di kabinet untuk membicarakannya. Bukan dengan cara merilisnya ke publik sementara bukti atau fakta-fakta yang menguatkan tuduhan tersebut tidak ada.
"Itu maknanya Pak Dipo lempar batu sembunyi tangan. Tapi begitulah Pak Dipo," imbuh dia.
"Sudahilah Pak Dipo, negara ini sudah ruwet, jangan lagi ditambahi salto yang gak jelas lagi," tandas Imam. [dem]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: