Antisipasi Perang Perlu Sinkronisasi RTRW Pembangunan dengan Pertahanan

Hal itu mengingat, permasalahan pertahanan bukan hanya urusan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) melainkan menjadi tugas segenap masyarakat Indonesia.

Menurut Agus, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, berkenaan pertahanan tidak hanya menjadi tugas Kemenhan dan TNI semata melainkan jadi urusan komponen bangsa dan seluruh elemen masyarakat.

"Karena di beberapa negara barat yang namanya pertahanan itu juga urusan berbagai pihak, urusan komponen masyarakat dan sebagainya," ucap Agus usai Pengukuhan dan Orasi Guru Besar Unjani di Aula Fisip Unjani Kota Cimahi, Rabu (10/1).

Sehubungan dengan pertahanan, dia menyebutkan, negara Indonesia tidak pernah perang atau potensi untuk terjadinya perang sangat kecil. Meski begitu, Indonesia harus selalu siap jika ke depannya terjadi perang dengan negara lain.

"Seperti bencana, kita tidak tahu kapan, di mana, dan sebagainya. Tapi kan kita harus menyiapkan manajemen bencana. Sama dengan perang, perang itu juga seperti bencana artinya kita itu harus siap kalau-kalau ke depannya ada perang, kita harus siap," terangnya.

Untuk mengantisipasi terjadinya perang, dia memaparkan, Indonesia harus memiliki persiapan, salah satunya menata wilayah pertahanan. Dalam penataan wilayah pertahanan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus disinkronkan dengan RTRW pembangunan.

"Karena RTRW Pembangunan yang memproduksi kan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota," ujarnya.

"Di TNI juga ada RTRW Kodam, RTRW Korem, RTRW Kodim yang seringkali tidak nyambung ini. Makanya ini harus disinkronkan bagaimana RTRW Pertahanan dengan RTRW Pembangunan dengan adanya usulan Amdal Pertahanan," terangnya.

Disebutkan Agus, saat ini sudah ada Amdal Damkar, Amdal Lingkungan, ada juga Amdal Lalin.Artinya harus ada juga Amdal Pertahanan yang dikeluarkan Kodim, Korem, Koramil, atau Kodam setempat.

"Ini yang menjadi usulan saya supaya ada Amdal Pertahanan," pungkasnya.