Eks Teroris Belum Dirangkul Dengan Baik Oleh Pemerintah Dan Masyarakat

Mereka, kata Badrus telah bertranformasi menjadi pemimpin-pemimpin komunitas dan memengaruhi ratusan kaum muda dan mantan teroris lainnya di seluruh Indonesia untuk meninggalkan kekerasan.

Badrus menjelaskan, sejatinya, dukungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Sosial, pemerintah daerah dan kelompok pengusahan di tingkat kabupaten, kota dan provinsi bisa mendorong kepercayaan diri mereka dalam melakukan perubahan dan memberi manfaat bagi masyarakat.

"Sayang sekali, beberapa pemerintah daerah dan masyarakat cenderung apatis, tidak melibatkan dan mengintegrasikan diri mereka dalam kebijakan daerah yang sebetulnya penting dalam membangun komunitas muda yang damai, kuat dan produktif," kata Badrus kepada redaksi, Sabtu (24/2).

Dalam kajiannya, PSTPG melakukan wawancara khusus terhadap tiga mantan teroris. Mereka adalah Ali Fauzi (lahir di Lamongan, 15 November 1971), Arifudin Lako (lahir di Poso, 20 September 1978), dan Khairul Ghazali (lahir di Medan, 29 April 1965). Ketiganya adalah mantan teroris yang telah melakukan transformasi diri antara tahun 2006 dan 2010 dengan pola yang beragam, dan kini aktif dalam pemberdayaan ekonomi bagi kaum muda dan anak-anak mantan teroris.

"Transformasi dan kepemimpinan mantan teroris seperti Fauzi, Lako, dan Ghazali sangat membutuhkan dukungan kebijakan integratif dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia industri. Ketiganya memiliki kepemimpinan dan pengaruh yang kuat di komunitas mereka," tegas Badrus.

Ketiganya telah berhasil mendirikan lembaga komunitas dan pendidikan sebagai wadah bersama dan wahana pendidikan, pelajaran yang baik, pelatihan ekonomi, dan dukungan membangun kewirausahaan yang berkesinambungan.

Di samping inisiatif mandiri dan kreatif mereka dalam membangun komunitas yang kuat, mereka juga mendapatkan dukungan luas dari masyarakat lokal dan pemerintah. Kritik dan masukan mereka atas kebijakan penanggulangan terorisme sangat berguna untuk membuat kebijakan yang komprehensif dan efektif dengan melibatkan lebih banyak stakeholder.

Melalui kajian yang dibuatnya, Badrus juga menganalisis pandangan mereka atas isu-isu strategis terkait ekonomi bagi kaum muda dan bagaimana hal ini penting sebagai pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia. Wawancara mendalam juga dilakukan terhadap hampir 100 responden di lima provinsi di Indonesia yang terdiri dari mantan teroris, mantan napiter, mantan kombatan, staf pemerintah, pimpinan masyarakat sipil, mahasiswa, organisasi keagamaan dan masyarakat bisnis.

Studi dilakukan di Lamongan-Jawa Timur, Poso-Sulawesi Tengah, Medan-Sumatra Utara, Solo-Jawa Tengah, dan Nunukan-Kalimantan Utara pada 15 Agustus sampai 22 Januari 2018.

Dari kajian tersebut disimpulkan jika para mantan teroris dan kombatan mencoba membantu anak-anak yang potensial terpapar radikalisme dan terorisme melupakan pengalaman kekerasan mereka pada masa lalu menuju kegatan damai dan produktif.

Kajian ini merekomendasikan BNPT, Densus 88, Menteri Sosial, Menteri Koeprasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan pemerintah
daerah untuk membangun kerjasama lintas kementerian dan lembaga dalam mendukung kaum muda dan mantan teroris dan kombatan melalui program pemberdayaan ekonomi.

Selanjutnya, pada tingkat ASEAN khususnya di perbatasan Indonesia, Malaysia dan Filipina penting melakukan pencegahan perdagangan manusia dan senjata, dan kebijakan integratif pada level regional dalam program pemberdayan ekonomi kaum muda sebagai upaya pencegahan terorisme dan ekstremisme, serta ancaman keamanan di wilayah Asia Tenggara. [san]