Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Lemkapi: Polri Mesti Tambah Anggaran Reserse Demi Kinerja Yang Lebih Baik

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/idham-anhari-1'>IDHAM ANHARI</a>
LAPORAN: IDHAM ANHARI
  • Sabtu, 30 Desember 2017, 02:23 WIB
Lemkapi: Polri Mesti Tambah Anggaran Reserse Demi Kinerja Yang Lebih Baik
Ilustrasi anggaran Polri. (Net)
rmol news logo Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Kepolisian (Lemkapi) Edi Hasibuan meminta agar Polri lebih menata anggarannya. Sehingga, dengan penataan anggaran yang rasional dapat membuat polri semakin profesional.

"Kami sarankan kepada Pak Kapolri, agar anggarannya ditata lebih rasional untuk hindari penyimpangan. Hasil penelitian kami selama ini baru 45 persen yang tertata dengan baik," kata Edi di depan Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat paparan akhir tahun di Rupatama Mabes Polri, Jumat (29/12).

Salah satunya, terkait anggaran di bidang reserse. Pasalnya, Edi menambahkan, bidang reserse kerap mendapat keluhan dari masyarakat. Khususnya, terkait penindakan suatu kasus.

"Akibatnya, penyidik di bawah bisa kocar-kacir tujuh keliling saat tangani kasus. Ini demi meningkatan profesionalisme polri," tuturnya.

Mantan Komisioner Kompolnas itu juga menyoroti kinerja direktorat lalu lintas (Ditlantas) Polri dan jajarannya. Menurut Edi, anggaran Ditlantas Polri juga perlu ditingkatkan.
Selain itu remunerasinya bisa dipercepat untuk menjawab keluhan publik. Hal itu guna meningkatkan kinerja polantas agar semakin profesional di lapangan.

Semua masukan ini, lanjutnya, merupakan masukan masyarakat melalui survei yang dilakukan para akademisi Lemkapi.

Hasilnya, 68,5 persen masyarakat sangat puas dengan kebijakan keamanan pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Ujung tombak keamanan yang merupakan tanggungjawab Polri.

Alasan masyarakat percaya karena melihat sosok Kapolri yang bagus dan sinergitas dan  koordiansi Polri dan TNI di bawah Presiden Joko Widodo sangat baik. Ini membuat masyarakat nyaman.

Survei dilakukan terhadap seribu responden yang diukur menggunakan metode Stratified Multistage Random (SMR), dengan tingkat kepercayaan 96 persen dan margin of error 3,5 persen.    
 
Namun, ada 21,6 persen publik mengaku kurang puas terhadap kebijakan keamanan. Sedangkan 9,9 persen lainnya tidak memberikan pendapat apapun.

Alasan publik memberikan pendapat belum puas karena masih ada kasus-kasus yang belum terselesaikan.

Seperti kematian mahasiswa Universitas Indonesia, Akseyna, penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan dan sejumlah kasus lainnya.

Edi menilai Kasus yang menjadi utang polri sangat bisa  mempengaruhi persepsi masyarakat. Dia yakin di bawah Kapolri Tito, Polri akan semakin baik dan semakin profesional pada masa mendatang.

"Kami minta dukungan masyarakat agar terus membantu Polri agar kasus ini cepat tuntas dan Polri semakin dicintai masyarakat," tandasnya. [tsr]
 

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA