Begitu dikatakan Ketua Fraksi Hanura, Syarifuddin Sudding saat berbicara dalam diskusi MPR bertajuk "Mencari Akar Masalah Bentrok TNI-Polri' di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/12).
"Faktor-faktor pemicu gesekan konflik antara kepolisian dan institusi tidak terlepas dari masalah perebutan lahan bisnis dan kesejahteraan TNI-Polri yang minim," urainya, lebih lanjut.
Suding menilai, dengan adanya kewenangan Polri yang besar dan pemisahan anggaran memicu kecemburuan sosial antara dua institusi ini.
"Anggota yang ada di tingkat bawah ketika melihat tingkat kemapanan salah satu pihak sementara pihak yang lain tidak seperti itu, inilah yang bisa meningkatkan terjadinya potensi konflik," sambungnya.
Karena itu, lanjut Suding, sangat penting bagi negara untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi TNI maupun kepolisian.
"Akan sangat baik kalau pendidikan kedua instusi ini bisa disatukan, dijadikan satu barak hingga komunikasi akan berjalan baik," tandasnya.
[wid]
BERITA TERKAIT: