Cegah Bentrok Terulang, Copot "Jenderal" Polri Tutup "Korem" TNI

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (HUMANIKA), Sya’roni, kepada kantor berita politik RMOL (Minggu, 23/11).

Dia mencontohkan, Polri masih ber-mindset sebagai militer karena masih nyaman menggunakaan simbol kepangkatan militer dan seragam loreng pada Brimob. Sementara TNI masih ber-mindset sebagai penjaga keamanan karena masih mengaktifkan komando teritorialnya hingga ke tingkat Babinsa.

"Reformasi di Polri belum tuntas diantaranya karena Polri masih menikmati menggunakan kepangkatan "jenderal" untuk para petingginya. Seharusnya, Polri menanggalkan simbol kepangkatan militer karena semenjak pemisahan, polisi bukan lagi organ militer," tegas Sya'roni.

Tindakan Polri yang kembali memakaikan seragam loreng kepada Brimob, menurut dia, makin membuktikan bahwa Polri belum secara total memisahkan diri dari identitas militer. Kapolri sebaiknya membatalkan keputusannya tersebut karena dikhawatirkan bisa menjadi penyebab meningkatnya intensitas perseteruan TNI versus Polri.

Di sisi lain, kata dia, reformasi di TNI juga harus dituntaskan dengan memperkuat fungsi pertahanan. Diantara yang seharusnya dilakukan TNI adalah mengurangi jumlah sebaran tentara di daerah. TNI cukup berkedudukan di Kodam. Oleh karena itu, korem, kodim, koramil dan bahkan babinsa ditutup saja. Dan bila, komando teritorial ditutup, anggarannya bisa dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit dan membeli alutsista.
 
Selanjutnya, TNI bisa memperbanyak program pasukan perdamaian PBB dan program latihan bersama dengan negara-negara sahabat. Tentara yang tiap hari dilatih kemiliteran, memang seharusnya diterjunkan ke daerah perang, untuk tetap menjaga andrenalin kemiliterannya.

"Sekarang, tugas Jokowi lah untuk menuntaskan pemisahan TNI dan Polri. Jika dibiarkan seperti sekarang, tidak menutup kemungkinan duel "el clasico" TNI versus Polri akan terus terulang," demikian Sya'roni.[dem]