Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji mengatakan, insentif kendaraan elektrifikasi tidak harus selalu berupa keringanan pajak. Pemerintah juga dapat memberikan kemudahan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Nonfiskal itu misalkan administrasi, di kota-kota bisa dipakai, ganjil genap tidak terkena, ada parkir khusus. Mungkin juga kalau yang masih perlu charger, ada fasilitas charger dan sebagainya," ujar Sarmuji, dikutip Kamis, 22 Oktober 2026. 

Menurutnya, kendaraan listrik berbasis baterai penuh atau battery electric vehicle (BEV) selama ini telah memperoleh sejumlah insentif. Sementara itu, kendaraan hybrid, PHEV, dan REEV belum memiliki skema insentif tambahan yang dirumuskan secara khusus.

Sarmuji menilai, ketiga teknologi tersebut juga berpotensi menghemat BBM dan menekan emisi. Karena itu, pemberian insentif dinilai perlu diperluas dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing teknologi kendaraan.

Selain pembebasan ganjil-genap, insentif yang dikaji mencakup kemudahan administrasi, parkir khusus, hingga fasilitas pengisian daya. Pelaksanaannya perlu dikoordinasikan dengan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah karena berkaitan dengan pengaturan lalu lintas dan fasilitas publik.

"Kementerian Perindustrian pasti akan mendukung dan mengomunikasikan ini dengan stakeholder yang lain supaya industri di jenis kendaraan ini akan berkembang di masa-masa yang akan datang," katanya.

Ia menargetkan pembahasan dan pengusulan tambahan insentif bagi kendaraan hybrid, PHEV, dan REEV dapat dipercepat serta diupayakan rampung tahun ini. Kenaikan harga BBM juga dinilai menjadi momentum untuk memperkuat pengembangan kendaraan yang lebih efisien dalam penggunaan energi.

"Insentif akan kita dorong secepatnya. Mumpung ada momentum harga BBM lagi naik, ini momentum untuk memperkuat industri berbasis baterai, tetapi dengan berbagai jenis tadi," tegasnya.