Menteri Suharso Serahkan Urusan Rusun Ke Pemda

Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) tampaknya belum setuju jika badan baru yang diinginkan DPR tentang pengawasan, pembangunan dan pe­ngelolaan rumah susun di­ben­tuk dalam RUU Rusun. Ba­dan tersebut dinilai belum urgen baik secara desentralistik maupun n­a­sional dalam pembangunan rusun.

“Kalau badan itu dipaksakan, tidak akan efektif dan tidak ada urgensinya, kecuali pemerintah pusat dan daerah melakukan investasi penyediaan rusun bagi masyarakat untuk disewa. Ke­mungkinan besar, badan tersebut bisa dibentuk dan adanya arti­nya,” kata Menteri Perumahan Rak­yat Suharso Monoarfa di Jakarta, kemarin.

Menpera mengaku belum ada pembahasan lebih lanjut dengan DPR tentang usulan pemben­tu­kan badan itu. Apakah nantinya badan itu di bawah presiden atau tidak, itu tidak masalah asal per­untukkannya jelas.

“Saya sendiri belum paham apa fungsi badan itu. Kalau hanya mengawasi, lebih baik dipikirkan kembali karena sudah banyak badan berdiri, tetap saja tidak efek­tif dalam praktiknya,” katanya.

Menurut pria yang gemar ber­main bola pimpong ini, peru­mahan itu merupakan urusan wa­jib daerah, termasuk rusun. Se­dangkan, pemerintah pusat hanya memberikan stimulan saja agar pembangunan perumahan bisa berjalan, seperti di Kota Batam dan Surabaya.

“Jadi, ide yang bagus itu dise­rahkan ke daerah untuk pem­bangunan rusun. Mobilitas pen­duduk yang baru datang dari pinggiran kota bisa diatasi dan bisa menghemat biaya trans­portasi,” papar politisi PPP itu.

Menpera menyarankan tata kota di daerah harus dibenahi. Caranya, memberikan pelayanan kepada daerah yang jumlah pen­duduk cukup banyak. Misalnya, di Jakarta kelas menengah itu paling banyak.

“Kelas ini yang harus dilayani secara maksimal oleh Pemda DKI dengan tinggal di rusun dekat kota. Selain bisa meng­hemat biaya transportasi, juga bisa memberikan benefit bagi pemerintah daerah,” katanya.

Menanggapi pernyataan men­teri, Ketua Panja Rusun DPR Mul­yadi mengaku miris melihat kondisi rusun saat ini. Ada be­berapa pelanggaran yang belum ditindak tegas peme­rintah. Mi­salnya, kepastian hukum ten­tang rusun yang tidak tepat sasaran dan menjual rusun tanpa memikirkan kualitas rusun itu sendiri.

Ia juga menegaskan, badan baru ini tidak serta merta me­mangkas kewenangan kemen­terian dan kementerian pekerja umum membangun rusun. Ke­beradaan badan baru ini, kata Mulyadi, justru membantu ki­nerja kementerian membangun rusun dan mencegah pelanggaran yang dilakukan pengembang.

“Kebijakan dan regulasi tetap pada kementerian. Sementara,  badan itu bertugas hanya meng­awasi, membangun, dan menge­lola rusun agar layak dihuni wong cilik,” ujar Mulyadi.

Menurut dia, pemerintah tidak perlu khawatir atau gusar terha­dap badan baru ini, termasuk mengenai besarnya anggaran yang dibutuhkan. “Anggaran badan ini hanya di-swift saja. Misalnya, Kemenpera mem­bangun 70 unit rusun tiap tahun. Begitu pula Kementerian Pe­kerjaan Umum. Nah, anggaran ini yang akan dialihkan ke badan baru yang selanjutnya dibangun rusun berkualitas,” pa­parnya. [RM]