Jangan Jadikan Ilmu Lingkungan Alat Kebijakan Pembangunan

“Menempatkan Ilmu Lingkungan di bawah pascasarjana atau fakultas Pembangunan Berkelanjutan bukan bentuk sinergi, melainkan subordinasi konseptual yang justru melemahkan kedalaman ilmiahnya,” ujar Mahawan lewat keterangan resminya yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2025.

Ia menjelaskan, persoalan tersebut bukan sekadar urusan struktur akademik, melainkan menyangkut paradigma ilmu itu sendiri. 

Mahawan memaparkan, Ilmu Lingkungan berakar pada sustainability science dan general system theory, yang memandang bumi sebagai satu sistem kehidupan utuh di mana manusia hanyalah bagian dari jejaring ekosistem.

“Ilmu Lingkungan bersifat integratif dan ekosentris. Fokusnya bukan hanya pembangunan, tapi menjaga keseimbangan antara sistem alam dan budaya manusia agar bumi tetap lestari,” jelasnya.

Sebaliknya, Pembangunan Berkelanjutan, merupakan turunan dari teori pembangunan yang bersifat normatif dan aplikatif, dengan orientasi pada kebijakan, tata kelola, dan inovasi ekonomi.

“Paradigmanya masih antroposentris, manusia mengelola alam untuk keberlanjutan hidupnya. Sementara Ilmu Lingkungan bersifat earth-centered, menempatkan manusia sebagai bagian dari sistem bumi, bukan penguasa atasnya,” paparnya.

Mahawan mengingatkan, bila Ilmu Lingkungan ditempatkan di bawah payung Pembangunan Berkelanjutan, maka pendekatan ilmiah yang sistemik bisa tereduksi menjadi sekadar instrumen kebijakan pembangunan.

“Kita akan kehilangan otonomi ilmiah yang sangat penting. Alam akan dilihat semata-mata dari sisi ekonomi dan utilitas manusia,” ujarnya.

Ia menegaskan, hal tersebut bertentangan dengan semangat sustainability science yang justru berupaya menjaga harmoni antara kehidupan manusia dan sistem pendukung kehidupan bumi.

“Ilmu Lingkungan seharusnya menjadi penjaga keberlanjutan bumi, bukan pelayan kebijakan pembangunan,” tutup Mahawan.