Anggota DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, PAD Jakarta masih bisa ditingkatkan, mengingat Jakarta akan bertransformasi menjadi Kota Bisnis berskala Global.
“Potensi pendapatan pajak kita harus dimaksimalkan. Saat ini targetnya tidak sesuai dengan potensi. Ada kebocoran sana sini, ini akan kita selesaikan,” kata Khoirudin dikutip Minggu (1/9).
Salah satu upaya untuk menekan kebocoran PAD Jakarta yakni mengevaluasi sistem penerimaan pajak, hingga membuat terobosan cara menagih pajak.
“Sistemnya kita tinjau dan melakukan monitoring yang ketat agar bisa mengetahui dan segera menyelesaikan kebocoran pendapatan itu,” kata Khoirudin.
Selain itu, politikus PKS ini juga berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Aset untuk mendata dan mengelola aset milik Pemprov agar bisa menjadi pendapatan daerah.
“Fasos Fasum bertebaran di mana-mana dan belum jelas pemanfaatannya. Belum berkontribusi untuk PAD kita, kalau kita sewakan, kerjasamakan, besar sekali potensinya,” kata Khoirudin.
Khoirudin menyayangkan, masih banyak aset milik Pemprov yang terbengkalai. Bahkan banyak pua aset yang belum tercatat.
“Aset kita saat ini ada sekitar Rp700 triliun. Banyak yang belum terkelola oleh Pemprov, kosong begitu saja. Ada juga yang dimanfaatkan orang lain tidak masuk ke kas daerah. Ini harus kita tertibkan,” tegas Khoirudin.
Informasi dari situs Bapenda.jakarta.go.id, realisasi penerimaan pajak DKI Jakarta dari Januari hingga Juni 2024 baru mencapai 34,89 persen atau Rp19,10 triliun dari target Rp54,75 triliun.
Rp19,10 triliun terdiri dari tiga jenis pendapatan daerah. Masing-masing yakni Penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp16,83 triliun, Retribusi Daerah sebesar Rp209,67 miliar, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (LLPAD) sebesar Rp2,06 triliun.
Jakarta Lima tahun ke depan punya pekerjaan rumah (PR) untuk membereskan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
BERITA TERKAIT: