Oleh karena itu, Komisi E DPRD DKI Jakarta bidang kesejahteraan rakyat tak bosan meminta Pemprov DKI dalam hal ini Dinas Pendidikan mengkaji usulan program sekolah swasta gratis untuk menjamin pendidikan yang layak dan merata.
“Adapun catatan dan rekomendasi Komsi E kepada Dinas Pendidikan yaitu mendorong program wajib belajar gratis di DKI Jakarta,” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina dikutip Selasa (7/5).
Sebelumnya, program tersebut juga telah diminta Ketua Komisi E DPRD DKI Iman Satria dalam rapat pembahasan LKPJ di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat.
Ia mengatakan, salah satu manfaat adanya kebijakan sekolah gratis yaitu menuntaskan masalah ijazah yang kerap terjadi setiap tahun.
“Nah untuk menghindari itu, maka kita cetuskan sekolah gratis. Sekolah gratis ini emang selalu ingin dicetuskan di komisi E dari 2019-2024 supaya tahun periode depan sekolah gratis,” ungkap Iman.
Apabila seluruh sekolah gratis, maka program Kartu Jakarta Pintar (KJP) akan terhapus secara otomatis dan tidak ada lagi kecemburuan sosial terhadap bantuan pendidikan.
“Iya semua sekolah gratis. Jadi nanti sudah enggak ada KJP lagi. Saya minta supaya mereka kompromi dulu bukan hanya sebatas lips service, kita mau dengernya bener-bener konkret,” ucap dia.
Iman berharap Pemprov DKI segera merealisasikan program tersebut agar para siswa dapat merasaka manfaat pendidikan secara merata baik negeri maupun swasta. Terlebih hal itu juga dapat memutus rantai kemiskinan akibat putus sekolah.
“Alhamdulillah setelah dilakukan kajian kita akan membuat forum untuk lebih kongkrit lagi masalah ini. Harapannya ini bisa terwujud di periode yang akan datang,” tandas Iman.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Sekolah gratis dinilai sangat penting agar hak wajib belajar sembilan tahun dapat dirasakan oleh anak-anak di Jakarta, apapun strata ekonominya. 
BERITA TERKAIT: