Kenyataannya, mekanisme tersebut dikeluhkan penerima manfaat yang tidak mengerti dengan layanan online ataupun tidak memiliki gawai untuk mendaftar di website tersebut, khususnya orang tua dan lansia.
Karena itu, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin meminta Perumda Pasar Jaya mengevaluasi terobosan itu.
“Problem pertama, ternyata banyak masyarakat yang tidak familiar dengan sistem online itu. Jadi menurut saya harusnya dibuat jalur online dan jalur offline,” kata Suhud dikutip dari laman DPRD DKI Jakarta, Jumat (8/3).
Suhud mengakui dengan sistem lama yakni langsung datang ke lokasi (offline) juga kurang efektif. Mengingat banyak penerima manfaat yang rela mengantre sejak malam hingga keesokan siangnya demi mendapatkan pangan murah bersubsidi.
“Mekanisme yang paling baik sebetulnya, program ini kan datanya sudah ada siapa penerima. Diantarkan saja ke RT, RW atau aparat sekitar rumah penerima. Jadi enggak perlu ngantre di satu titik. Terus terang kita miris melihat masyarakat mengantre begitu,” kata Suhud.
Menurut dia, yang terpenting penerima manfaat bisa mendapatkan pangan murah tanpa harus mengantre panjang.
“Akan lebih bagus lagi kalau pihak Pasar Jaya jemput bola. Artinya para penerima ini didatangi. Kan datanya sudah ada datanya,” tutup Suhud.
BERITA TERKAIT: