Pertahankan Disertasi Pemolisian Demokratis, Irjen Herry Heryawan Raih Gelar Doktor

Irjen Herimen, begitu ia akrab disapa, dinyatakan lulus dalam sidang terbuka promosi doktor di Gedung Tri Brata, STIK Lemdiklat Polri, Jakarta, Senin (4/3).

Pada sidang terbuka yang dipimpin Direktur Program Pascasarjana KIK, Brigjen Indarto, Herimen mempertahankan disertasi berjudul, 'Upaya Pemolisian dalam Menghadapi Kompleksitas Persoalan di Papua: Penguatan Pelibatan Sosial dalam Pemerintahan, Pembangunan, dan Perdamaian',

Dalam sidangnya, Herimen mengurai kompleksitas persoalan di Papua yang disebabkan lima akar masalah besar, yakni masalah hak asasi manusia (HAM), tantangan kesejahteraan yang belum terselesaikan, diskriminasi dan marginalisasi, diskursus status politik dan etno-nasionalisme, dan kehadiran aparatus di Papua yang masih terlalu besar.

Jika dikaitkan dengan tugas Polri, kata Herimen, maka lima akar masalah tersebut sama dengan sebagaimana ditegaskan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yakni Polri mengawal pembangunan di Papua secara proporsional.

"Dengan mengedepankan dialog humanis kepada masyarakat, namun tegas terhadap kelompok yang mengganggu keamanan dan ketertiban," kata Herimen.

Masih dalam disertasinya, mantan Dirsidik Densus 88 ini melakukan penelitian dengan metode pendekatan kualitatif. Alhasil, ia berhasil menemukan permasalahan yang ada sekaligus memberikan masukan.

Adapun masukan-masukan tersebut yakni menekankan kesetaraan penegakan hukum melalui berbagai aturan internal Polri seperti Perkap, maklumat, maupun Perkaba. Lalu restorative justice dengan memungkinkan masyarakat orang asli Papua (OAP) mendapat keadilan komprehensif berbasis kepekaan antropologis.

"Ini memberikan ruang yang lebih luas untuk mengurai salah satu akar masalah di Papua, yakni diskriminasi dan marginalitas," ujarnya.

Temuan lain yakni berubahnya wajah pelayanan publik di Papua melalui pelayanan kepolisian sehari-hari (daily service) dan strategi Binmas Noken.

Binmas Noken dan daily service berbasis kesetaraan dan akuntabilitas, memberikan dampak langsung pada penghentian diskriminasi oleh kepolisian kepada OAP, serta menghilangkan perbedaan kualitas layanan antara OAP dan non-OAP.

Seluruh pertanyaan para penguji berhasil dijawab Herimen. Para penguji tersebut yakni Kabaharkam Polri, Komjen Muhammad Fadhil Imran; Guru Besar PTIK-STIK Irjen Chrysnanda Dwilaksana; akademisi sekaligus Anggota DKPP 2022-2027 Prof J Kristiadi.

Lalu Dekan FISIP UI, Prof Dr Semiarto Aji Purwanto; Guru Besar Unpad, Prof Muradi; Guru Besar STF Driyarkara, Dr Setyo Wibowo; dan Dosen UI, Dr Tony Rudyansyah.