"Keragaman itu berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan yang diemban pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa," katanya, pada rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa se-Kalimantan Tengah, di Kalimantan Tengah, Senin (13/11).
La Ode juga menjelaskan, untuk mendukung program Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni membangun Indonesia dari pinggiran, Kemendagri memberikan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa.
Peningkatan kapasitas itu diantaranya melalui pelatihan peningkatan kompetensi, manajemen pemerintahan, keuangan, kepemimpinan (leadership) dan manajerial secara umum, melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). P3PD merupakan program kerjasama antara Pemerintah RI dan Bank Dunia (World Bank).
Pada kesempatan itu La Ode juga mengapresiasi pengukuhan pengurus DPD Apdesi (Asosiasi Pemerintahan Desa) Kalimantan Tengah. Menurutnya, sampai saat ini Apdesi menjadi wadah para kepala desa dan perangkat desa di seluruh Indonesia.
"Apdesi berkontribusi dalam hal komunikasi, koordinasi, bersinergi membantu dan mendampingi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa dan ikut meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa," paparnya.
La Ode berharap Apdesi tetap menjaga kekompakan dan kondusifitas pemerintah desa, terus bekerja bersama demi meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa dalam rangka mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, menjelaskan, rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan wadah bersama kepala desa untuk berkoordinasi, berkolaborasi dan bersinergi dalam menyelesaikan permasalahan dan penguatan tata kelola pemerintahan di desa, diantaranya batas desa.
Beberapa isu strategis desa yang disampaikan meliputi pembangunan listrik desa, pembangunan infrastruktur desa (jalan aspal), pembangunan sumber daya manusia di Desa, penguatan sektor kesehatan desa (stunting), pangan desa, dan inflasi serta tingkat perkembangan inflasi di Desa.
"Diperlukan integritas dan kejujuran dalam bertugas, untuk memberikan yang terbaik bagi desa di akhir masa jabatan kepala desa, karena yang paling mengetahui kondisi desa adalah kepala desa," katanya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), La Ode Ahmad P Bolombo, mengatakan, dibutuhkan kolaborasi stakeholder pusat, daerah, hingga desa, untuk mewujudkan desa dan kelurahan yang maju, mandiri, dan sejahtera. Karena kondisi desa sangat beragam karakteristik dan jenisnya. 
BERITA TERKAIT: