DPRD DKI Minta Heru Budi Tindak Lanjuti Hasil Reses

Berdasarkan PP 12/2018, pelaksanaan reses wajib dilaporkan kepada pimpinan DPRD diantaranya memuat tanggapan, aspirasi dan pengaduan masyarakat.

Laporan reses ketiga tahun anggaran 2022 DPRD DKI Jakarta dibacakan Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Jamaludin. Ada sejumlah poin dari masing-masing komisi yang ditekankan DPRD dalam rangka penyempurnaan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dalam salah satu butir aspirasi bidang ekonomi dan keuangan daerah disebutkan perlu adanya kebijakan penanganan ekonomi dari Pemerintah guna menstabilkan harga kebutuhan pokok yang terus menerus naik, hal ini berdampak juga dengan berkurangnya daya beli masyarakat.

"Dampak kenaikan BBM, sangat memberatkan pengguna motor, tetapi pekerja yang berdampak tidak mendapatkan dana bansos BBM dari Pemerintah, mohon dicarikan solusinya, mungkin dengan adanya subsidi BBM dari Pemprov DKI Jakarta," kata Jamaludin saat membacakan salah satu poin hasil reses.

Selanjutnya Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup menyampaikan Curah hujan yang kerap kali tinggi dengan dangkalnya saluran air, berdampak pada timbulnya banjir di Jakarta.

"Dalam rangka mengantisipasi terjadinya hal ini, warga memohon Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar memperbaiki, memperbanyak dan
memperbesar saluran air/drainase di setiap wilayah rawan banjir," pungkasnya.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi yang memimpin rapat menegaskan bahwa  reses DPRD merupakan bagian dari mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat yang harus dijelaskan kepada eksekutif. Oleh karena itu harus diakomodir sehingga hal tersebut tidak hanya menjadi kegiatan seremonial.