Evaluasi yang dimaksud adalah soal Standar Operasional Prosedur (SOP) serta kelengkapan evakuasi pengunjung di Taman Wisata Alam (TWA) Tangkuban Parahu yang perlu disinergikan antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat, Dinas Pariwisata Jawa Barat, serta Pengelola.
"Jadi tadi saya minta prosedur evakuasinya dilengkapi, salah satunya posisi-posisi parkir harus menghadap ke jalan supaya langsung (pergi) kalau ada kejadian bisa dilaksanakan,†ujarnya usai kunjungan ke TWA Gunung Tangkuban Parahu, Kabupaten Subang, Senin (29/7).
Pengelola TWA juga diminta membatasi jumlah kendaraan yang masuk ke Kawah Ratu. Hal itu dimaksudkan agar saat erupsi kembali terjadi tidak menimbulkan kepanikan.
"Jumlah mobil akan dicek yang memadai, kapasitas harus menyesuaikan jika sekali-kali terjadi erupsi," lanjut Kang Emil dilansir
Kantor Berita RMOLJabar.
Catatan lain yang disampaikan Gubernur adalah adanya peringatan dini di Kawah Ratu agar saat terjadi keadaan darurat, pengunjung bisa cepat diperingatkan.
"Nanti kita sempurnakan khususnya dengan pengelola di sini. Harus luas radius peringatan karena ini kan namanya wisata fenomena alam yang aktif. Jadi prosedur komunikasinya harus sesuai jarak yang diperkirakan,†tuturnya.
Terkait keinginan pengelola untuk segera membuka loket kunjungan wisata, ia mengatakan bakal sesegera mungkin melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
Sebab untuk memutuskan hal itu, pihaknya setidaknya harus berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dan tidak bisa serta merta dibuka hari ini.
"Nanti baru kita ambil keputusan. Jangan sampai nanti kita ambil keputusan dibuka, ternyata keamanan dan potensi erupsinya belum bisa diprediksi,†tandasnya.