Dianggap Wanprestasi, DPRD Diminta Tolak PMD Jakpro

LAPORAN:

Rabu, 29 Agustus 2018, 23:05 WIB

Dianggap Wanprestasi, DPRD Diminta Tolak PMD Jakpro

Uji Coba LRT/RMOL

Lantaran dianggap wanprestasi dalam pembangunan Light Rail Transit (LRT) fase 1 rute Kelapa Gading-Velodrome Rawamangun, DPRD DKI Jakarta diminta menolak permohonan Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp 2,374 triliun yang disodorkan PT Jakarta Propertindo (Jakpro), melalui APBD Perubahan 2018.

BERITA TERKAIT:

"PT Jakpro telah wanprestasi dalam pembangunan LRT. Sebelum mendapat tambahan PMD, sebaiknya BUMD ini diaudit dulu untuk mengetahui apa penyebab wanprestasi itu," kata Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), M Syaiful Jihad, dilansir RMOLJakarta, Rabu (29/8).

Syaiful mencium adanya ketidakberesan dengan pembangunan LRT fase 1 itu. Karena kostruksi LRT ini yang berada di kawasan Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur, pada 22 Januari 2018 lalu roboh dan menyebabkan lima pekerja luka-luka.

Selain itu, hingga Asian Games dimulai pada 18 Agustus 2018, moda transportasi berbasis rel ini belum dapat dioperasikan karena belum rampung seluruhnya. Padahal, LRT ini dibangun untuk menunjang kegiatan Asian Games.

"Saya juga mendesak DPRD untuk segera merealisasikan pembentukan Pansus LRT untuk mengungkap ada apa di balik wanprestasi ini, dan saya harap DPRD belum masuk angin," ujar Syaiful.

Berdasarkan Pergub Nomor 211 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Prasarana dan Penyelenggaraan Sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit yang kemudian direvisi menjadi Pergub Nomor 154 Tahun 2017, ditetapkan bahwa LRT fase 1 dengan rute Kelapa Gading-Velodrome Rawamangun merupakan proyek yang dikerjakan untuk menunjang kegiatan Asian Games, dan pembangunannya ditargetkan rampung sebelum event itu dibuka pada 18 Agustus 2018.

Namun hingga hari ini, moda transportasi itu masih berada dalam tahap uji coba karena belum rampung 100 persen. Sehingga PT Jakpro sebagai BUMD yang mengerjakan proyek itu dinilai telah wanprestasi.

PT Jakpro juga dikritik DPRD karena dengan panjang lintasan hanya 5,8 kilometer, biaya yang dihabiskan mencapai Rp 5,3 triliun, atau sekitar Rp 1 triliun/km, sehingga dianggap terlalu mahal karena biaya pembangunan LRT Jabodebek hanya Rp 600 miliar/km. Ini yang membuat DPRD berencana membuat pansus.

Menurut data, dari Rp 2,374 triliun tambahan PMD yang diminta PT Jakpro, Rp 1,834 triliun di antaranya akan digunakan untuk membangun LRT fase 2. [lov]