Adapun cara Pemprov DKI Jakarta untuk meredam rencana aksi itu, yakni mengajak pengelola dan perwakilan ojek online untuk mendiskusikan hal tersebut.
"Kami sudah melakukan terobosan dengan mengajak pengelola dan juga perwakilan dari pengemudi ojek online untuk berkoordinasi. Karena betul, kita tidak ingin perhelatan akbar ini tercoreng dengan demonstrasi atau unjuk rasa dari para pengemudi ojek online," kata Sandi di Komplek Komplek DPR, Jakarta Selatan, Rabu (25/7).
Sandi mengatakan, rencana demonstrasi besar-besran digelar saat pembukaan Asian Games tidak tepat. Untuk itu, ia mengusulkan agar rencana menyampaikan pendapat di muka umum itu agar diundur setelah Asian Games 2018 berlangsung.
"Timing-nya tidak tepat. Saya bilang kalau mau setelah Asian Para Games. Karena ini wajah Indonesia. Betul yang tadi disampaikan bahwa kesuksesan ini bukan hanya kesuksesan Pak Jokowi, kesuksesan Pak Menpora, atau Komisi X DPR RI. Tapi ini kesuksesan semua. Jadi kita harus gunakan kesempatan ini bersatu," paparnya.
Diketahui, sebelumnya driver ojek daring berencana melancarkan aksi demo bertepatan saat hari pembukaan Asian Games 2018, Sabtu 18 Agustus 2018. Aksi demo itu dilakukan jika sampai pad 18 Agustus 2018 tarif ojek daring belum dinaikkan oleh pengelolanya.
Gerakan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda Indonesia) mengatakan aksi ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi yang telah dilakukan pada 23 November 2017, 27 Maret 2018 dan 23 April 2018.
Adapun permintaan yang dituntut para driver ojek online adalah: Tarif ojek online kembali di harga Rp 3.000/km. Saat ini tarif dinyatakan Rp 1.200-1.600/km kemudian mereka juga meminta pemerintah secepatnya menerbitkan payung hukum ojek online. [fiq]