Menaggapi hal ini Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengakui kesemrawutan kawasan RPTRA Kalijodo lantaran tidak jelasnya sistem komunikasi yang baik di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Sandi justru menyebut RPTRA Kalijodo selama ini tidak dikontrol oleh kelurahan setempat.
Menurut Sandi banyak pihak yang dilibatakan untuk mengelola RPTRA Kalijodo. Namun, letak permasalahannya terdapat pada manajemen operasi dan pemeliharaan RPTRA kalijodo ini berbeda dengan RPTRA lain yang langsung berada di bawah kelurahan.
"Ini RPTRA satu-satunya tidak di bawah kelurahan, jadi koordinasinya memang kurang. Karena luas area yang besar, pemeliharaan dan operasinya ditanggung masing masing suku dinas terkait," kata Sandi di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (23/7).
Sandi mengatakan permasalahan ini sedang diatasi Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), tim sedang mengurai dan memastikan tata kelola RPTRA Kalijodo diperbaiki.
Tidak hanya Pemprov, menurut Sandi pihak yang membangun juga turut memberikan perawatan.
"RPTRA Kalijodo dibangun oleh swasta, digunakan oleh masyarakat dan dikelola oleh pemerintah, ini enggak nyambung sama sekali. Karena yang bangun enggak ada berkelanjutannya enggak ada suistanable," tutup Sandi.
[nes]