Dengan teknologi seperti satelit, sonar, radar, dan komunikasi, juga ilmu klimatologi dan hidrografi, peringatan dini kepada kapal-kapal yang akan berlayar seharusnya bisa dilakukan.
Begitu kata Co-Founder The Maritime Society Lathifa M. Al Anshori menanggapi tenggelamnya kapal Joko Berek di Pantai Puger, Jember, Jawa Timur akibat diterjang gelombang tinggi pada Kamis (19/7) pagi.
“Gelombang setinggi 4 meter pada dasarnya tidak semerta-merta sebuah anomali, tetapi ada indikasi dan pola. Jadi, jika tiba-tiba kapal retak, bocor, atau semacamnya, dengan atau tanpa keterlibatan alam, maka ada perlunya kita meredifisi arti
force majeure. Karena menjadi sangat jelas mana yang
natural caused dan mana yang diakibatkan dari kelalaian,†jelasnya dalam keterangan yang diterima redaksi.
Namun demikian Lathifa mengaku kagum dengan semangat untuk Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) yang berusaha membuat aturan pelayaran dilaksanakan secara tertib.
“Salut juga untuk tim Polres Jember, Posal Puger, Basarnas dan BNPB (BKO kedua badan tersebut), Polsek dan Koramil Puger, juga tim medis serta masyarakat yang tanpa pamrih dan kenal lelah mengupayakan penyelamatan korban,†jelas bacaleg DPR Partai Nasdem dari Dapil Jawa Timur V itu.
Lebih lanjut, dia turut mengucapkan duka mendalam kepada keluarga korban yang meninggal akibat bencana ini.
Berdasarkan data yang dihimpun BNPB, kapal itu berisi 21 orang. Saat ini tercatat sebanyak 8 orang awak kapal selamat, 6 orang awak kapal meninggal dunia, dan 7 orang awak kapal hilang.
Insiden ini cukup memprihatinkan bagi negeri ini. Sebab di saat pemerintah gencar mendengungkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, justru insiden kapal tenggelam bertubi-tubi datang.
Sebelumnya, kapal KM Sinar Bangun tenggelam di Danau Toba dan KM Lestari Maju tenggelam di Perairan Kepulauan Selayar.
[ian]
Kecelakaan laut yang kembali terjadi di tanah air tidak boleh dipandang semata-mata sebuah force majeure atau ada kekuatan di luar kehendak manusia. 
BERITA TERKAIT: