Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan dengan interpelasi, tuduhan pelanggaran aturan yang dilakukan oleh Anies-Sandi dalam memimpin ibu kota justru bisa dibahas secara mendalam.
Lagi pula, interpelasi merupakan hak yang melekat di setiap anggota dewan merupakan bagian dari proses demokrasi.
"Hal yang sama sudah sering terjadi di DPR RI, semua akhirnya bisa selesai," kata Muzani di Kantor DPP Partai Gerindra, kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu (10/2).
Interpelasi digagas Fraksi PDIP dan Nasdem. Interpelasi Diajukan karena beberapa kebijakan Anies dianggap menabrak UU. Fraksi PDIP menyebutkan setidaknya dua kebijakan Anies yang melanggar UU. Pertama, penataan kawasan Tanah Abang, kedua mengenai pemberian izin penyelenggaraan kegiatan besar di Monas.
Untuk penataan kawasan Tanah Abang, kebijakan yang dianggap melanggar UU yakni penempatan PKL di salah satu ruas jalan di depan Stasiun Tanah Abang. Kebijakan tersebut dinilai melanggar peraturan tentang lalu lintas.
Sedangkan kebijakan pembukaan Monas untuk kegiatan masyarakat dinilai telah mengesampingkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995. Menurut aturan tersebut, Monas seharusnya menjadi kawasan yang steril untuk kegiatan-kegiatan besar karena berdekatan dengan Istana Negara.
Muzani juga nampak santai saat ditanya ancaman Ketua Fraksi Partai NasDem, Bestari Barus. Bestari menyatakan tidak tertutup kemungkinan bahwa nantinya mereka juga akan meneruskan untuk menggunakan hak angket terhadap Anies-Sandi untuk melihat kelayakan keduanya memimpin Jakarta jika di interpelasi mereka menemukan adanya penyimpangan.
"Di DPR RI berkali-kali ada angket, gak masalah. Itukan bagian dari proses politik," pungkas Muzani menegaskan.
[dem]
. Muncul wacana menginterpelasi Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno di kalangan DPRD DKI. Menanggapi itu, Partai Gerindra sebagai partai penyokong utama duet Anies-Sandi, menggap sebagai hal biasa saja alias tidak menakutkan. 
.jpeg)
