Pengerjaan Proyek LRT Sumsel Termasuk Cepat

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/'></a>
LAPORAN:
  • Kamis, 27 Juli 2017, 15:18 WIB
rmol news logo Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mengapresiasi kerja cepat stakeholder proyek transportasi massal Light Rail Transit (LRT) di Palembang, Sumatera Selatan. Terutama kontraktor PT Waskita Karya dan konsultan pengawas Konsorsium SMEC Internasional dan Oriental Consultant.

Menurut Direktur Proyek Sektor Transportasi KPPIP Dwianto Eko Winaryo, PT Waskita terbilang ngebut saat menggarap konstruksi LRT Palembang yang membentang 23,4 kilometer dari stasiun pertama di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II dan berujung di Jakabaring Sport City. Targetnya, bisa selesai kurang dari tiga tahun di Juni 2018 atau lebih cepat dua bulan dari target awal.

Per 21 Juli 2017 atau 1,5 tahun sejak dimulai Oktober 2015, progres tahap konstruksi proyek senilai Rp 12,5 triliun itu sudah mencapai 46,68 persen.

"Ini bisa dibilang cukup cepat," katanya kepada wartawan, Kamis (27/7).

Dwi menambahkan, demi mempercepat pengerjaan konstruksi khususnya dalam pekerjaan slab track, Waskita menurunkan tujuh tim tambahan yang bekerja selama 24 jam. Total akan ada sembilan tim diturunkan dengan jumlah pekerja mencapai sekitar 1.400 orang.

Diakuinya, selain karena kerja tim Waskita, cepatnya pengerjaan proyek LRT Palembang juga didukung faktor lain, seperti tidak adanya permasalahan klasik dalam pengadaan lahan. Juga adanya dukungan penuh dari Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang dalam urusan kebijakan dan perizinan.

"Kita harapkan dengan percepatan ini bisa ada akselerasi," ujar Dwi.

Sementara itu, Suranto selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan LRT Sumsel dari Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mengaku digunakannya jurus khusus untuk mempercepat proyek LRT yang ditargetkan beroperasi saat perhelatan Asian Games 2018.

"Kalau menggunakan skema normal mungkin sulit bisa cepat," katanya.

Adapun, jurus yang dimaksud Suranto dengan menggunakan peraturan presiden dan keputusan presiden. Seperti untuk penunjukan konsultan dan penugasan kontraktor plat merah yang menggarap konstruksi, tidak menggunakan pelelangan seperti dalam Perpres Nomor 54/2010. Dia juga mengakui sigapnya Pemprov Sumsel dalam membantu penyelesaian persoalan lahan dan stakeholder di daerah lain.

Mengenai peran KPPIP, Suranto mengakui sepak terjang lembaga ad hoc itu dalam mengurai permasalahan di proyek LRT Palembang. Sesuai fungsinya, KPPIP sejak awal membantu mendorong percepatan dengan menyelesaikan perbedaan pemahaman yang terjadi antar stakeholder. Alhasil tinggal tersisa masalah minor saja, seperti urusan administrasi perizinan.

"Besar peran KPPIP untuk percepatan di LRT Palembang ini," ujarnya.

LRT Palembang sendiri termasuk dalam 37 proyek prioritas yang konstruksinya digarap perusahaan BUMN PT Waskita Karya. Jalur LRT melintasi pusat Kota Palembang terdiri dari 13 stasiun, satu depo, dan sembilan gardu listrik. Kementerian Perhubungan menjadi penanggung jawab proyek yang target awal penggunaannya untuk mendukung Asian Games 2018. [wah] 

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA