"Banyaknya dinas sosial yang masih digabung dengan tenaga kerja atau dinas lainnya di pemda tentunya membuat penyelesaian masalah sosial masih kurang maksimal. Oleh karenanya dibutuhkan kerjasama yang melibatkan Public Privat Partnership,†tegas Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa saat mengukuhkan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) di Serpong, Rabu (31/8).
Menurutnya, masalah sosial yang masih dihadapi bangsa Indonesia antara lain keterlantaran, ketunaan, kecacatan, kebencanaan, korban tindak kekerasan dan keterpencilan. Nah, kata dia, keberadaan DNIKS dalam membantu pemerintah bisa menghasilkan penyelesaian masalah sosial secara signifikan. "Kerjasama antara pemerintah dengan DNIKS ini bisa mengikis masalah sosial dengan cepat,†tegasnya.
Mensos berharap, banyak perusahaan yang menyalurkan CSRnya untuk mengatasi masalah sosial yang masih ada. "Tentu ini membutuhkan kerjasama semua pihak baik pemerintah pusat hingga daerah serta kalangan swasta,†tegasnya.
Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial, Hartono Laras, menjelaskan bahwa penyelesaian masalah sosial akan terselesaikan dengan kebersamaan dan sinergitas antara pemerintah dan lembaga swasta serta LSM.
"Pola Pivate Publik Patnership yang integral dan holistik guna mewujudkan "no poverty" sebagaimana yang akan dicapai dalam SDGs maka kebersamaan, sinergi dan kemitraan menjadi kunci pengentasa masalah sosial,†tegasnya.
Hartono menyambut baik kerjasama antara DNIKS dengan Baznas dalam penanggulangan kemiskinan. "Ini merupakan langkah positif yang harus terus kita dorong sehingga banyak organisasi swasta yang bisa terlibat,†tambahnya.
DNIKS dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memiliki visi dan program yang sama yaitu pengentasan kemiskinan. Untuk mewujudkan hal itu, DNIKS yang diwakili oleh ketua umumnya Prof. Dr. Haryono Suyono dan Baznas yang diwakili oleh Ketua Umumnya Prof. Dr. Bambang Sudibyo menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) kerjasama program pengentasan kemiskinan.
[sam]
Peran kalangan swasta dalam penanggulangan masalah sosial di Indonesia sangat dibutuhkan. Selain karena sejalan dengan deklarasi PBB tahun 2011, hal itu juga penting dilakukan lantaran masih terbatasnya peran dinas sosial di pemda. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: