PDIP: Pemkot Bekasi Berbohong Janji Akomodir Siswa Miskin

Terbukti hingga saat ini. Pemkot, belum merespon keinginan PDI Perjuangan untuk audiens terkait dengan banyak temuan di lapangan serta data siswa miskin yang hingga saat ini tidak jelas.

"Kami ingin cari solusi. Karena banyak masyarakat yang mengeluh tidak bisa akses padahal menggunakan kartu Indonesia pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Belum lagi data siswa miskin yang hingga saat ini tidak transparan," kata Nico Godjang, Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kotan Bekasi dalam keterangannya.

Nico menegaskan, Pemkot Bekasi harus mempertanggungjawabkan hal ini karena sejak tahun lalu 2015, PDIP sudah me-warning agar mengutamakan siswa miskin untuk sekolah di negeri.

"Janji walikota saat itu akan mengubah kebijakan dan mengakomodir siswa miskin sesuai dengan Pergub. Tapi faktanya tidak. Ini pembohongan, untuk itu kami ingin ada kebijakan agar siswa miskin semua bisa sekolah di negeri," tegasnya.

Nico menambahkan, temuan kader PDIP di Bekasi Timur, kuota zonasi tidak ada penambahan nilai. Padahal, lanjut dia, sesuai Perwal ada penambahan nilai.

"Ini temuan kami tidak ada. Semua sama seperti kuota reguler. Ini yang harus kita telusuri dan cari solusi. Ini demi anak bangsa yang harus kita sama-sama benahi,"ujarnya.[wid]