Ratna mengakui masih banyak proses yang harus dilalui sebelum kesepakatan pembelian lahan di Ibukota.
"Semua sedang dalam proses," jelas Ratna di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Senin (13/6).
Dia menilai masih ada sekitar 137 lokasi lahan yang akan dibebaskan. Untuk membebaskan lahan tersebut, harus dilakukan musyawarah harga. Ada sekitar 25 dari 137 lokasi yang sudah memasuki musyawarah harga.
"Minggu ini, ada lokasi yang kami lakukan pembayaran. Rata-rata tanah yang akan dibeli itu di daerah Jakarta Selatan," terangnya.
Sebelumnya, Ahok menyatakan kesal terhadap kinerja Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta. Dia menuding, banyaknya lahan belum terbeli karena masih banyak juga oknum satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang melakukan pungutan liar (pungli).
"Sampai Juni (Dinas Pertamanan dan Pemakaman) belum bayar-bayar itu tanah. Aneh enggak?" kata Ahok beberapa hari lalu.
Yang dimaksud Ahok adalah lahan bekas Kedutaan Besar Inggris di wilayah Bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin. Hingga kini laha itu juga belum dapat dibebaskan. Padahal rencana pembelian lahan sudah disampaikan Basuki sejak tahun 2013.
[ald]
BERITA TERKAIT: