Hal ini disampaikan Tjahjo disela pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Sumatera Utara 2016 di Hotel Grand Angkasa, Jumat (1/4).
"Kami nggak mau kasus-kasus kemarin terulang, harus tutup buku. Harus dimulai sekarang perencanaan pembangunan yang transparan sampai perencanaan sampai penggunaan anggaran," kata Tjahjo di sela-sela Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Sumatera Utara 2016 beberapa waktu lalu, di Medan, Sumut.
Tjahjo mengingatkan, saat ini Sumut sedang menjadi target utama supervisi pemberantasan korupsi dari KPK. Hal ini ditandai dengan kehadiran sejumlah pimpinan KPK dalam memberikan supervisi terhadap seluruh kepala daerah sebelum mengikuti Musrenbang Sumut 2016.
"Baru kali ini provinsi didatangi lebih dari satu pimpinan KPK," ungkapnya seperti dilansir dari
MedanBagus.Com.
Diketahui, Sumut belakangan menjadi sorotan utama dalam kasus korupsi. Salah satu penyebabnya yakni berbagai kasus korupsi dalam dua periode terakhir dimana kepala daerahnya tersandung korupsi. Saat ini hal tersebut semakin para dengan melibatkan sejumalah anggota DPRD Sumut. Selain Sumut, terdapat dua provinsi lain yang menjadi target supervisi KPK, yakni Banten dan Riau.
[rus]
BERITA TERKAIT: