Revitalisasi Pasar harus Tepat Sasaran dan Melibatkan Pedagang

Secara garis besar DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) mendukung setiap langkah Kementerian Perdagangan untuk melakukan perbaikan terhadap pasar yang memang sangat membutuhkan perbantuan pemerintah. Karena secara faktual, cukup banyak pasar yang fisik bangunannya tidak memadai sebagai sarana berbelanja masyarakat.

"Pasar seperti ini, bagi IKAPPI harus menjadi prioritas dari program percepatan pembangunan pasar atau revitalisasi tersebut," ujar Ketua Umum DPP IKAPPI, Abdullah Mansuri, (Senin, 20/4).
 
Namun dalam proses pelaksanaan program revitalisasi pasar, IKAPPI juga mengingatkan kepada pemerintah untuk memperhatikan beberapa hal yang selama ini justru dikesampingkan. Seperti keterlibatan peran serta pedagang dalam setiap proses revitalisasi pasar.

"Mulai dari perencanaan, pembangunan hingga pengelolaan pasar. Selama ini, permasalahan yang timbul dalam revitalisasi pasar justru sering lahir akibat tidak adanya keterlibatan pedagang," katanya mengingatkan.

Selain itu, IKAPPI juga mendorong agar revitalisasi pasar tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan fisik semata. Revitalisasi pasar harus pula menyentuh dan mewujudkan perbaikan manajemen pengelolaan pasar agar lebih profesional dan peningkatan SDM pedagang pasar.

"Hal ini penting agar pasar tradisional mampu bersaing dengan pasar modern yang kian menjamur," tegasnya.

IKAPPI juga mendorong agar pengawasan terhadap program revitalisasi pasar tradisional dapat dilakukan secara maksimal. Karena dalam pantauan IKAPPI selama ini pemerintah tidak melakukan pengawasan secara maksimal.

"Hal ini penting guna menutup rapat celah penyalahgunaan program tersebut oleh pihak pihak yang tidak bertanggungjawab. IKAPPI sebagai organisasi penghimpun pedagang, selama ini telah turut serta mengawasi perjalanan program revitalisasi pasar. Kami berharap lebih banyak lagi pihak yang ikut serta melakukan pengawasan," imbuhnya.

Dalam pantauan IKAPPI terhadap program revitalisasi yang selama ini telah berjalan, masih banyak terjadi kegagalan. Hal tersebut terjadi karena minimnya pengawasan.

"Kami tidak ingin program revitalisasi pasar yang seharusnya dapat menyelamatkan hajat hidup pedagang, justru menjadi mesin pembunuh massal karena minimnya pengawasan dan abai terhadap ketetlibatan pedagang. Agar anggaran Rp 1,036,8 triliun itu dapat mengalir tepat sasaran sekaligus memberikan manfaat sepenuhnya terhadap pedagang dan peningkatan ekonomi daerah," demikian Abdullah Mansuri. [zul]