Pemprov DKI Gencarkan Penertiban Depot Air Isi Ulang

Di Jakarta Selatan, petugas menemukan depot tanpa Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) dan hasil uji laboratorium menunjukkan adanya bakteri E. coli serta coliform, indikasi bahwa air tidak aman dikonsumsi. Temuan serupa terjadi di Jakarta Barat, melanjutkan penertiban yang sudah dilakukan sejak Oktober.

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Satpol PP DKI, Eko Saptono, menegaskan bahwa langkah ini diambil karena banyaknya aduan warga dan rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap standar kesehatan.

Problem ini bukan kasus satu-dua lokasi, tetapi persoalan sistemik. Dari 2.541 depot terdaftar di DKI, hanya 22 depot atau 0,9 persen yang memiliki SLHS. 

Secara nasional pun situasinya tidak jauh berbeda. Hanya 2,2 persen depot air isi ulang yang mengantongi sertifikat higiene. Rendahnya kepatuhan ini sejalan dengan data kualitas air minum nasional, SKAMRT 2023 menempatkan air isi ulang sebagai sumber air paling terkontaminasi E. coli.

Kontaminasi bakteri ini berbahaya, terutama bagi anak-anak. Selain menyebabkan diare akut, paparan berulang air tercemar dapat mengganggu penyerapan nutrisi dan meningkatkan risiko stunting.

Pelanggaran yang ditemukan juga berulang, yaitu depot tidak berizin, fasilitas tidak bersih, filter dan lampu UV tidak dirawat, tidak ada uji laboratorium berkala, hingga penggunaan galon bermerek yang dilarang oleh regulasi. Pola penyimpanan galon siap jual yang berpotensi menambah kontaminasi, juga masih banyak ditemukan.

Penertiban dilakukan berdasarkan Perda Sistem Kesehatan Daerah dan Perda Ketertiban Umum, yang memberi kewenangan petugas untuk memeriksa, menyegel, dan memberi sanksi pada depot yang melanggar.

Eko menyampaikan bahwa tujuan utama tindakan ini adalah memastikan air minum yang aman bagi warga. Ia mengimbau pelaku DAMIU untuk segera mengurus izin, menerapkan standar higiene, melakukan uji laboratorium rutin, dan memastikan operator memahami prosedur sanitasi.

“Kualitas air minum harus dijaga. Pelaku usaha wajib memenuhi izin dan standar kesehatan agar tidak membahayakan masyarakat,” ujarnya.