Luas lautan Indonesia itu terdiri dari wilayah teritorial seluas 3,2 juta km persegi dan wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km persegi. Sebanyak 17.840 pulau membentang dari ujung Merauke hingga Sabang, dengan garis pantai sepanjang 95.181 km.
Dengan luas wilayah laut tersebut, sudah barang tentu Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam potensial, baik hayati maupun non-hayati, seperti ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi bernilai ekonomi tinggi, wilayah wisata bahari, sumber energi terbarukan maupun minyak dan gas bumi, mineral langka, dan media transportasi antar pulau yang sangat ekonomis.
"Namun sayang, sampai saat ini maritim masih belum mendapat prioritas dalam pembangunannya," ujar Direktur Eksekutif Kawasan Timur Indonesia Watch (KTI Watch) Razikin saat berbincang dengan Rakyat Merdeka Online, Kamis (24/7).
Secercah harapan, lanjutnya, muncul kala pasangan capres terpilih 2014-2019, Jokowi-JK dalam kampanyenya berkomitmen meletakkan Indonesia sebagai negara maritim.
"Hadirnya komitmen tersebut dapat menjadi satu instrumen penting bagi konsep pembangunan indonesia ke depan," imbuh Razikin.
Ia berharap, konsep pembangunan negara maritim gagasan Jokowi-JK bisa difokuskan di kawasan timur Indonesia. Terutama pembangunan Infrastruktur pelabuhan guna menunjang ide tol laut Jokowi-JK
"Karena kita tidak bisa bicara tol laut kalau pelabuhannya tidak memadai," tambah mantan Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) tersebut.
Razikin yakin andai Indonesia mampu memanfaatkan wilayah maritim secara merata, maka impian menjadi negara besar bisa terwujud. Maka dari itu, Razikin mengajak rakyat untuk bersama-sama menagih janji Jokowi-JK mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang hebat.
"Maka itu, KTI Watch siap terdepan menagih janji Jokowi mengubah orientasi pembangunan infrastruktur dari darat ke maritim," tandasnya.
[ysa]
BERITA TERKAIT: