Padahal, dalam TGUPP terdapat tujuh anggota yang seluruhnya adalah pejabat eselon II Pemprov DKI Jakarta. Bahkan, tiga di antaranya langsung dirotasi dari jabatannya sebagai kepala dinas.
"Iya nanti saya yang pilih. Sekarang masih kosong, masih dicari," ujar Gubernur Jokowi di Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (14/2).
Jokowi menjelaskan, tim yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) 83/2013 ini akan bekerja sesuai dengan bidang masing-masing. Tim TGUPP nantinya bertugas mengontrol kinerja seluruh pekerjaan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta.
"
Jobdesk-nya ya mempercepat pembangunan, kemarin sudah dijelasin sama BKD. Nganggur gimana ngawur," celetuknya.
Politisi PDI Perjuangan ini pun menepis TGUPP dijadikannya sebagai tempat pembuangan kepala dinas yang tidak berprestasi.
"Kok ide bagaimana, itu kan ikuti aturan, kalau aturannya bisa ya bisa dilakukan. Kok pake ide segala," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, I Made Karmayoga mengatakan, gubernur memiliki hak tunggal memilih siapa yang akan menduduki jabatan ketua dan wakil ketua TGUPP. Kriteria yang dicari gubernur pun sederhana, yakni cukup menguasai permasalahan di lapangan.
"Kriterianya ya baik, kompeten dibidangnya, menguasai permasalahan di lapangan, dan lainnya," jelas Made.
Namun yang pasti, jelas Made, tim TGUPP akan lebih sering berhadapan dengan gubernur. Fokus utama tim ini adalah membantu percepatan pembangunan terutama menyelesaikan masalah banjir.
"Tim ini justru lebih dekat dengan gubernur karena bisa melaporkan secara langsung. Tugasnya untuk mempercepat dorongan, pelaksanaan kegiatan pembangunan agar target-target cepat tercapai," tutup Made.
[wid]
Jabatan ketua dan wakil ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang baru disahkan pada Selasa (11/2) kemarin, hingga kini masih lowong. 
BACA JUGA: