Ricuh, Demo Mahasiswa Tuntut Bupati Tasikmalaya Mundur

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/'></a>
LAPORAN:
  • Rabu, 23 Oktober 2013, 18:23 WIB
Ricuh, Demo Mahasiswa Tuntut Bupati Tasikmalaya Mundur
FOTO:RMOL
rmol news logo Aksi puluhan mahasiswa di Kabupaten Tasikmalaya yang menuntut bupati mundur dari jabatannya, berakhir ricuh, Rabu (23/10) siang. Mahasiswa terlibat bentrok dengan polisi yang berjaga di depan Kantor Bupati Jl Bojong Koneng Singaparna.
 
Bentrokan terjadi ketika seorang anggota polisi menggunakan pakaian preman mengambil ban bekas yang hendak dibakar oleh mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Kantor Bupati Tasikmalaya.
 
Mahasiswa langsung mengejar dan mencoba mengambil ban yang dibawa polisi. Sementara aksi mahasiswa dicegah puluhan anggota Dalmas. Bentrokan pun tidak terhindarkan, Ugh, mahasiswa melempar polisi dengan tomat busuk dan cat.
 
Beberapa polisi yang terkena lemparan sempat mengamuk. Gedung Kantor Bupati pun kotor dengan cat. Koordinator aksi mencoba melerai mahasiswa yang terlibat aksi saling pukul dengan polisi.
 
Bentrokan kembali pecah ketika sejumlah mahasiswa mencoba menurunkan bendera merah putih dari tiang dan dicegah polisi. Dua orang mahasiswa dan satu orang polisi terluka karena terpukul kayu. Aksi baku hantam akhirnya bisa dihentikan setelah kedua pihak mundur.
 
Tidak puas karena gagal berhasil menemui Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum, mahasiswa akhirnya memakar ban di Jalan Muktamar dan membagikan selebaran kepada pengguna jalan.
 
Aksi mahasiswa menuntut Bupati Tasikmalaya mundur sudah terjadi berulang kali. Dugaan penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas berjumlah Rp 902 juta selalu disuarakan mahasiswa.
 
Menurut koordinator aksi Agus Mugni Mahmud, carut marutnya pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dengan berbagai permasalahan yang sudah jelas dan tidak kunjung selesai, menjadi dasar yang membuktikan bahwa sudah saatnya bupati dan wakil bupati Tasikmalaya mundur dari kepemimpinannya. “Karena sudah tidak mampu memimpin Kabupaten Tasikmalaya ke arah yang lebih baik,” kata Agus.
 
Ditambahkan Agus, pihaknya menuntut DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk mengeluarkan hak angket sesui janji DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada aksi hearing PMII pada tanggail 4 Oktober.
 
Selain itu Agus juga akan mem-PTUN-kan bupati dan wakil bupati Tasikmalaya atas berbagai kebijakan yang tidak pro rakyat dan berbagai permasalahan yang terdapat di lingkungan Pemkab Tasikmalaya.[wid] 

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA