"Ini semua kepala dinas yang main anggaran adalah kepala dinas yang baru. Dinas PU yang baru (saat ini dipegang oleh Manggas Rudi Siahaan). Semua yang baru, Kadisdik juga yang baru (saat ini dijabat oleh Taufik Yudi Muliyanto)," ujar Basuki di Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (18/10).
Salah satu proyek yang disorotinya terkait pengadaan alat kesehatan di rumah sakit yang cukup besar namun tidak diperlukan. Tak hanya itu, ia menilai anggaran untuk Dinas Pendidikan DKI yang sangat besar pun terkadang diselewengkan. Seperti rehabilitasi bangunan SD yang menelan dana Rp 8 miliar.
"Angka yang tidak masuk akal," cetusnya.
Anggaran yang diajukan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertamanan pun menurut dia, patut dipertanyakan karena di luar batas logika.
"Nah ini semua harus diselesaikan. Kalau tidak, tahun depan kami akan betul-betul jebloskan ke penjara. Nggak boleh korupsi, kalau korupsi aku sikat. Kalau masih ada yang nekat tahun depan, ya saya akan jebloskan," katanya lagi.
Menurut dia, satu-satu solusi untuk menekan penggelembungan anggaran semacam itu melalui sistem e-katalog. Dengan sistem ini, ia yakin pengontrolan dan pengisian data anggaran dapat terkontrol oleh gubernur atau wakil gubernur. Bila ada yang ingin mengutak-atik anggaran tersebut bisa langsung diketahui namanya secara otomatis.
"Kami betul-betul kejar tayang. Karena kami mau selesai secepat mungkin. Kalau 2017 tidak dipilih lagi, yah terserah. Minimal lima tahun ini kita selesaikan masalah. Pondasi harus jelas. Ini musti dibereskan, kalau tidak, kita sama lagi," jelas Ahok, sapaan wagub.
[wid]
Peringatan bagi oknum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI yang bermain-main dengan anggaran. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama mengancam tak segan-segan mempidanakan kepala dinas yang menyelewengkan uang rakyat. 
BACA JUGA: