Berdasarkan hasil pantauan dari tim survei Pemprov DKI, masyarakat puas dengan kinerja lurah dan camat tersebut. Hal ini juga diperlihatkan para pejabat pamong itu melalui keterbukaan mereka atas anggaran yang dikucurkan di masing-masing kecamatan dan kelurahan.
"Ya mereka (lurah dan camat) mulai blak-blakan untuk membuka anggaran di tiap kecamatan dan kelurahan. Ini artinya ada semangat transparan," ujar Made di Balaikota, Jakarta Selatan, Rabu (28/8).
Kendati demikian, ia akui masih ada beberapa kendala yang dialami oleh lurah camat di lapangan. Kendala ini berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM). BKD meminta lurah dan camat menerapkan standar pelayanan yang ditentukan oleh Pemprov DKI.
"Iya masih ada kekurangan terutama soal SOP dan SPM. Hal ini lah yang menjadi rekomendasi kami ke camat dan lurah baru agar mereka mulai membuat SOP dan SPM yang kami rekomendasikan," ujarnya.
SOP dan SPM yang dimaksud oleh Made adalah pelayanan warga harus selesai dalam waktu setengah jam. Petugas yang melayani warga harus ramah dan santun. Bahkan kalau perlu, petugas kelurahan/kecamatan diminta mendatangi warga terutama yang sudah lanjut usia, untuk menyelesaikan administrasi kependudukan dan KTP.
Diberitakan, kemarin (Selasa, 27/8), Gubernur DKI Joko Widodo melakukan inspeksi mendadak ke kantor Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Disitu, Joko Widodo menemukan ada warga yang mengantri selama 2,5 jam untuk mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Jokowi yang melihat kondisi tersebut langsung menegur Lurah Papanggo, Arahman dan meminta agar kejadian serupa tidak terulang
.[wid]
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, I Made Karmayoga mengatakan, para lurah camat hasil lelang jabatan yang dilantik beberapa waktu lalu mulai menunjukkan kinerja mereka. 
BACA JUGA: