Jakarta Masih Jadi Favorit Buat Mengadu Nasib

Menurut Ketua Serikat Rak­yat Miskin Indonesia (SRMI) Marlo Sitompul, urbanisasi ter­jadi bisa juga karena alasan politik. Yakni, kedudukan Jakar­ta sebagai Ibu­kota Indonesia. Kemudian yang menjadi faktor penting ada­lah karena alasan sosial dan eko­nomi.

Marlo menegaskan, untuk me­ngatasi persoalan urbanisasi, ha­rus ada win-win solution dari se­tiap yang mempunyai kepen­ting­an.

“Sebaiknya, pemerintah pu­sat maupun daerah segera me­nya­tukan langkah penye­lesaian­nya. Pemerintah pusat bisa meli­batkan Kementerian Sosial, Ke­men­terian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Ke­men­­terian Koordinator Kesejah­teraan Rak­yat,” jelasnya kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Sebab, menurutnya, urbanisasi masih meng­gu­nakan pola pikir yang sama. Dimana telah terta­nam di pikiran masyarakat daerah yang menjadikan kota Jakarta se­bagai  tempat mencari nafkah.

“Bahkan sampai ada prinsip, apapun bisa menjadi uang di kota, sehingga mereka pun rela dan memberanikan diri bermig­rasi dari daerahnya ke Jakarta. Walau­pun mereka belum memi­liki pe­kerjaan tetap serta tempat tinggal di Jakarta,” terangnya.

Sebagai pusat perekonomian, kata Marlo, Jakarta dinilai me­na­warkan berbagai lapangan kerja. Apalagi mengingat seki­tar 70 per­sen peredaran uang di Indo­nesia berasal dari Jakarta.

Jika tidak ada kerja sama pe­me­rintah pusat dengan daerah, lanjutnya, akan sulit bagi Peme­rintah Provinsi (Pem­prov) DKI Ja­karta. Paling-paling yang dila­kukan hanya sebatas penge­tatan pembuatan Kartu Tanda Pen­du­duk (KTP). Padahal, pembuatan KTP hingga kini masih bisa dimanipulasi.

Yang jadi persoalan, lanjut­nya, pertumbuhan manusia tidak bisa dikendalikan, setiap tahun t ang­ka kelahiran terus meningkat. Demikian juga dengan pencari kerja. “Selesai Ujian Nasional (UN), hanya sekian persen yang lulus SMA melanjutkan ke bang­ku kuliah,” katanya.

Marlo mengatakan, ini jelas masalah sosial tersendiri, bukan hanya di Jakarta, tapi juga dalam skala nasional. Soalnya, kondisi ini ikut menciptakan permasa­lah­an-permasalahan lainnya, seperti pengangguran, krimina­litas dan daerah kumuh.

Selain itu, kata dia, baik pe­merintah pusat dan Pemprov DKI jangan hanya menyalahkan ka­rena adanya urbanisasi. Tapi juga harus melihat beberapa daerah di Jakarta yang padat penduduk, di­mana kehi­dupan­nya masih jauh dari layak. “Hal itu juga yang patut diper­hatikan, karena ke­miskinan masih saja terus ter­jadi,” cetusnya.  [RM]