Wah Fatal Banget, Pecat Aja Pak!

Kelakuan Menteri Yasonna yang tidak melaporkan proses pembahasan revisi UU MD3 kepada Presiden Joko Widodo, dan tiba-tiba disahkan Dewan, menjadi bahan kicauan warganet. Sikap pemerintah yang tidak mengeluarkan nota keberatan saat pembahasan berlangsung membuat ban­yak pihak menilai pemerintah setuju atas revisi UU MD3.

"Jadi tanda tanya jg, kok bawahan berani main tikung bos nya. Trus partai pengusung presiden jg mendukung penge­sahaan UU ini. Tp skrg presiden gak mau ttd. Bingung," cuit akun @ditnurhadi.

"Diminta kpd Presiden utk #copotYa­sonnq," kata akun @IsarMamak.

"Pantesan pas ditanya wartawan ttg uud md3 jokowi jawabnya singkat padat dan ga bermakna," heran akun @titisuharti.

"Berhentikan saja si Yasonna itu Pak @jokowi. banyak sekali persoalannya," minta akun @didiklpambudi.

"ANEH ADA MENTERI KO TIDAK LAPOR SAMA PRESIDENNYA UNTUK HAL YANG SEPENTING ITU ??" tanya akun @yudibiru1.

"Pecat aja menteri yg gak berfungsi se­mestinya," tambah akun @budhidharta.

Sebelumnya, Menkumham dikabarkan tidak melaporkan proses pembahasan re­visi UU MD3 di DPR RI, hingga akhirnya pengesahan dilakukan oleh para anggota dewan. Yasonna beralasan waktu yang padat baru bisa dilakukan baru-baru ini untuk melaporkan kepada presiden.

"Waktunya itu sangat padat, jadi baru tadi (Selasa kemarin) saya melapor­kan," ujar Yasonna, di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa lalu (20/2).

Dia membantah kabar Jokowi marah besar karena baru mendapatkan laporan atas pengesahan UU MD3. Dia menilai, pengesahan UU MD3 yang isinya meng­atur internal para wakil rakyat dan sikap pemerintah menjaga undang-undang tidak merugikan masyarakat.

Dari Cikini, pengamat politik LIMA Ray Rangkuti menegaskan, kesalahan Yasonna yang tidak melaporkan proses pembahasan UU MD3 ke Presiden, sangat fatal. Pegiat demokrasi ini juga meminta Presiden memecat menteri yang berasal dari PDI Perjuangan tersebut.

"Sepenting dan segawat itu, bisa men­gancam elektabilitas Presiden sekaligus mengancam demokrasi, kok, enggak sam­pai ke Presiden? Pecat saja itu menterinya. Kami ingatkan, pecat itu Pak Yasonna," tegas Ray Rangkuti, di Cikini, Jakarta, Rabu (21/2) lalu.

"Sekarang kemungkinan itu (UU MD3) tak ditandatangani Presiden, karena reaksi publik. Itu bagus secara politik bagi dirinya (Presiden) sendiri, tetapi secara hukum sama saja (tetap berlaku UU MD3)," tandas Ray.

Warganet juga geram dengan alasan Menkumham bahwa UU MD3 tidak mer­ugikan masyarakat kebanyakan. Padahal, beberapa pasal di dalam UU MD3 men­jadi kontroversi hangat di tengah-tengah masyarakat.

"Menteri2 jaman skrg kok parah ya kual­itasnya," sindir akun @BaniKecebong.

"Apa iya menteri melakukan sesuatu tanpa kontrol presiden?" sambung @ kholicell12.

Akun @PotaCiumNitrat menyarankan Presiden Jokowi agar mempertimbangkan posisi Yasonna disertakan dalam reshuffle apabila dalam waktu dekat ini ada rencana rombak-rombak kabinet. "Menteri ini lalai... Dan ini fatal akibatnya... Perlu jg dipertimbangkan andai ada reshuffle."

"Sesuai apa yg selalu di bicarakan pengamat.. bukan pa jokowi yg berpengar­uh, tp orang2 di sekitarnya yg berulah," sahut akun @jajay_devghan.

"Kayak ga tau aja, orang ini kan bekas DPR juga, pasti lindungi konco2 lawas," sindir akun @SamSoegi.

Presiden telah menerima UU MD3 yang telah disahkan DPR. Jokowi mengaku telah mengamati reaksi masyarakat mengenai pengesahan UU tersebut dan hingga kini belum menentukan dan masih mengkaji dan menimbang apakah akan menandatangan­inya atau tidak menandatanganinya.

"Saya tanda tangani, nanti masyarakat menyampaikan, wah, ini mendukung penuh. Enggak saya tanda tangani juga itu ( UU MD3) tetap berjalan. Jadi, masih dalam kajian, ya," kata Jokowi.

"Pecat lah .. Jgn terlalu bnyk dibahas .. sdh pasti bnyk hidden agendanya .. cc Bpk @jokowi," tegas akun @noshara­hap. ***