Jokowi Ajak Rakyat Awasi Bantuan Sosial Non-tunai

Jokowi mengingatkan, kepada seluruh pejabat instansi pemerintah untuk melayani warga dengan baik. Meski warga tidak bayar, pelayanan yang diberikan harus tetap berkualitas.

"Kalau pelayanan di rumah sakit tidak baik, laporkan ke Pak Bupati, Pak Gubernur, ke Ibu Menkes. Jangan mentang-mentang masyarakat tidak bayar terus tidak dilayani dengan baik, awas," katanya.

Bekas Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, warga harus berperan aktif dalam mengawasi berbagai program bantuan sosial non-tunai, termasuk program Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Bahkan, dia memastikan bahwa Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) belum berhenti bekerja. Tim masih tetap bekerja mem­berantas pungutan liar.

"Masih bekerjanya tim saber pungli salah satunya bisa dilihat dari operasi tangkap tangan yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur bersama Bareskrim Polri terhadap pelaku pungutan liar senilai Rp 6,1 miliar di Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Samudra Sejahtera (Komura) di Samarinda, beberapa waktu lalu," ujarnya.

Atas pengungkapan kasus tersebut, Jokowi meminta seluruh pejabat instansi pemerintah tak lagi melakukan pemungutan liar terhadap masyarakat.

"Saya ingatkan agar semuanya hati-hati. Layani dengan baik, layani dengan cepat, karena yang namanya saber pungli itu bekerja," tegasnya.

Jokowi menyatakan nilai Rp 6,1 miliar itu merupakan angka yang besar. Ia kembali mengingatkan segenap instansi pemerintah agar terus berhati-hati.

"Kita melihat Rp 6,1 miliar itu adalah angka yang besar, dan pasti itu sudah dilihat lama. Itu yang ketahuan lho ya. Hati-hati saya ingatkan lagi," pesannya.

Bekas Walikota Solo ini juga memastikan, terungkapnya ka­sus ini merupakan bukti masih perlu diperbaiknya sistem pe­layanan terhadap masyarakat.

Karenanya, dia berjanji akan terus melakukan pembenahan agar kasus-kasus dalam hal pelayanan tak lagi merugikan masyarakat.

"Sistem yang ada masih harus diperbaiki. Pemerintah sendiri terus berusaha meningkatkan pelayanan dengan melakukan sejumlah perbaikan," paparnya.

Sekedar informasi, Tim Saber Pungli dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Jokowi sendiri bahkan sem­pat menegaskan sejak awal memasuki dunia pemerintahan, akan selalu fokus membereskan pungutan liar. Baginya, pungli adalah benalu penghambat per­tumbuhan.

Terkait hasil penggerebekan pungli yang terjadi Jumat (17/3) lalu, Kepala Subdirektorat I Tindak Pidana Korupsi, Kombes Pol Adi Deriyan memgatakan, penggerebekan ini berhasil me­nyita sejumlah uang dan do­kumen berharga dari kantor Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).

"Lebih dari Rp 6,1 miliar serta belasan kardus dokumen penting telah disita," kata Adi.

Menurut Adi, uang tersebut diduga berasal dari hasil setoran sejumlah perusahaan pelayaran yang akan melakukan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur, yang diduga akan diberikan ke­pada pengurus koperasi TKBM Komura.

"Rencananya uang itu akan dibagikan kepada para TKBM yang akan melakukan penger­jaan bongkar muat kapal meng­gunakan modus monopoli kegiatan bongkar muat kapal," ujarnya. ***