Sudah Lewat 12 Tahun, Dakwaan Dinilai Kadaluarsa

Sidang lanjutan kasus penipuan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTB) Dieng-Patuha kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin. Terdakwa Samsudin Warsa, bekas Dirut PT Geo Dipa Energi, dan kuasa hukumnya menyampai­kan eksepsi atau nota kebera­tan atas dakwaan jaksa.

Tim kuasa hukum Samsudin menilai, dakwaan jaksa tidak lengkap, jelas, dan salah sasaran.Heru Mardijarto, ang­gota tim kuasa berpendapat jaksa salah sasaran menyeretSamsudin ke meja hijau. Dalihnya, tindakan Samsudin me­mutus kontrak Bumigas Energi dalam proyek Dieng-Patuha merupakan tindakan korporasi, bukan perorangan. Saat itu, Samsudin menjalankan tugas­nya sebagai direktur utama.

"Karena itu, apabila benar telah terjadi tindak pidana penipuan quod non, klien kami secara hukum tidak dapat dim­intakan pertanggungjawabnya selaku pribadi," kata Heru.

Selain itu, Heru menilai surat dakwaan terhadap Samsudin sudah kadaluarsa. Ia mengu­raikan penuntutan perkara ini sudah melewati masa 12 tahun. Peristiwa yang dituduhkan ke­pada Samsudin terjadi pada 22 Oktober 2002 hingga 5 Maret 2003. Menurut dia, seharusnya penuntutan dilakukan paling lambat pada 2015.

Terakhir, Heru menganggap dakwaan cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Sehingga, penuntutan batal demi hukum. Ia mencontohkan ketidakcer­matan itu terlihat dalam menetapkan waktu kejadian, peng­gunaan istilah izin konsesi yang tak dikenal dalam hukum panas bumi di Indonesia, serta kesalahan penulisan tempat lahir Samsudin.

Lia Alizia, anggota tim kua­sa hukum Samsudin lainnya menambahkan, pemutusankontrak antara Geo Dipa dengan Bumigas bukanlah per­buatan pidana.

"Peristiwa-peristiwa seba­gaimana diuraikan di dalam su­rat dakwaan bukan merupakan tindak pidana, melainkan ter­masuk lingkup hukum perdata," sebut Lia. Ia berharap hakim tak melanjutkan kasus ini.

Dalam dakwaan, Samsudin dituduh melanggar Pasal 378 KUHP. Dirut Geo Dipa peri­ode 2002-2005 itu dianggap melakukan penipuan terkait izin konsesi Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) dan Izin Usaha Panas Bumi (IUP) di Dieng-Patuhan. ***