"Anggota Pansel yang ditunjuk harus memiliki kriteria berintegritas, independen, tidak ada konflik kepentingan dengan KPK, tidak pernah punya masalah di masa lalu dan punya komitmen antikorupsi," ujar Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho kepada wartawan di Jakarta, Minggu (10/5).
Emerson menambahkan, calon anggota Pansel pimpinan KPK harus dilihat rekam jejaknya. Untuk itu, Presiden Jokowi bisa melibatkan bantuan KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan apakah orang yang akan ditunjuk memiliki rekam jejak yang baik dan bersih dari korupsi.
Menurut Emerson, dukungan Presiden Jokowi terhadap KPK dan menghindari pelemahan KPK harus dimulai dengan pemilihan yang ketat para calon anggota Pansel KPK. Salah satu sarannya adalah, Presiden Jokowi harus membuang orang-orang dari parpol atau yang berafiliasi dengan parpol dari susunan Pansel Capim KPK.
Selain itu, Presiden juga harus membuang pihak akademisi yang menjadi pembela atau ahli untuk koruptor dari susunan Pansel.
"Komposisi Pansel capim KPK akan menentukan masa depan KPK. Jika ketua atau anggota Pansel bermasalah, dapat dipastikan calon pimpinan KPK yang dihasilkan dan diserahkan ke DPR nanti mayoritas figur bermasalah," paparnya.
BERITA TERKAIT: