HAJI LULUNG DIGELEDAH

PPP Tak Lindungi Kadernya yang Korup

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/'></a>
LAPORAN:
  • Selasa, 28 April 2015, 13:12 WIB
PPP Tak Lindungi Kadernya yang Korup
Isa Muchsin/net
rmol news logo . Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik Mabes Polri terkait penggeledahan ruang kerja Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana (Lulung) dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS).

Parpol berlambang Kabah itu mendukung pemberantasan korupsi, termasuk yang diduga melibatkan kadernya. Lulung adalah politisi PPP, Lulung masih menjabat ketua DPW PPP DKI kubu Djan Faridz.

Ketua DPP PPP kubu Romahurmuziy, Isa Muchsin mengatakan, pihaknya mempersilahkan penyidik mengusut tuntas kasus tersebut. Menurut dia, PPP sama sekali tidak kompromi terhadap koruptor.

Bahkan, lanjut Isa, DPP PPP pun berani memberhentikan Suryadharma Ali (SDA) dari jabatan ketua umum karena tersangkut korupsi di KPK.

"Hal yang sama kita perlakukan kepada kader-kader PPP yang menjadi tersangka korupsi, langsung diberhentikan. Tidak ada kompromi buat koruptor di PPP," kata Isa dalam keterangannya, Selasa (28/4).

Mantan Sekjen PB PMII ini pun menambahkan, PPP sebagai parpol berbasis agama sangat menjunjung gerakan moral. Karena itu, perilaku oknum yang merusak citra partai langsung dikeluarkan. Isa pun meyakini kebenaran gerakan moral yang digencarkan di internal PPP dan akan mendapat dukungan publik.  

"Setelah SDA ditahan KPK, maka semakin menegaskan sikap DPP PPP pada 9 September sudah benar, bahwa tersangka korupsi harus diberhentikan dari partai," ujarnya.

Terkait dugaan keterlibatan Lulung dalam kasus UPS di APBD DKI, Isa menegaskan PPP memiliki aturan internal. Menurut dia, setiap kader PPP yang diproses secara hukum maka DPP melalui DPW DKI akan melakukan tindakan baik secara administrasi maupun politik. Sebab, kata Isa, PPP tidak kompromi dengan praktik korupsi.

"Kalau sudah diproses secara hukum, maka DPW DKI akan mengambil tindakan lanjutan," tegas dia.

Pihaknya pun meminta penyidik membongkar kasus UPS. Sebab, praktik korupsi di DKI sangat ironi karena pada saat bersamaan pembangunan stagnan, dan kesenjangan ekonomi masih tinggi.

"Kalau uang yang diduga dikorupsi digunakan untuk pengentasan kemiskinan, penghuni gubuk liar akan jauh berkurang," demikian Isa. [rus]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA