RMOL. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan duka mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas sebagai penjaga perdamaian di Lebanon.

Sosok yang akrab disapa SBY itu mengaku turut merasakan duka yang mendalam saat memberikan penghormatan terakhir kepada Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadon.

“Ketika saya ikut memberikan penghormatan kepada jenazah mereka, hati saya ikut tergetar. Memang seorang prajurit disumpah untuk siap mengorbankan jiwa dan raganya ketika tugas negara memanggil. Namun, saya bisa merasakan duka yang mendalam dari keluarga mereka,” ungkapnya lewat akun X, Minggu, 5 Maret 2026.

SBY juga menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan investigasi secara serius, jujur, dan adil.

Ia menilai PBB, khususnya misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), harus bertanggung jawab menjelaskan rangkaian insiden yang menyebabkan jatuhnya korban dari Indonesia.

SBY yang pernah bertugas sebagai Kepala Pengamat Militer PBB di Bosnia pada 1995-1996 juga menegaskan bahwa investigasi dalam situasi konflik tetap bisa dilakukan meski tidak mudah.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pasukan penjaga perdamaian PBB sejatinya bertugas menjaga perdamaian (peacekeeping), bukan melakukan operasi tempur (peacemaking). Karena itu, mereka tidak dipersenjatai secara kuat dan tidak memiliki mandat tempur.

Namun, kondisi di lapangan saat ini dinilai berubah, di mana pasukan Indonesia yang berada di garis “Blue Line” kini justru berada di wilayah pertempuran aktif antara Israel dan Hizbullah.

“Keadaan ini tentu sangat berbahaya bagi ‘peacekeeper’ karena setiap saat bisa menjadi korban dari pertempuran yang tengah berlangsung,” ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, SBY mendorong PBB segera mengambil langkah tegas, termasuk menghentikan penugasan UNIFIL atau memindahkan pasukan ke lokasi yang lebih aman.

Ia juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera bersidang dan mengeluarkan resolusi yang jelas. Menurutnya, PBB tidak boleh bersikap pilih kasih atau menggunakan standar ganda dalam menangani kasus yang menyangkut keselamatan personel perdamaian.

“Sebagaimana yang dilakukan Presiden Prabowo, secara pribadi saya juga merasa punya kewajiban moral untuk ikut memperjuangkan keadilan bagi prajurit-prajurit TNI yang menjadi korban di Libanon ini,” pungkasnya.