DUNIA pesantren dan Nahdlatul Ulama (NU) selama berabad-abad dikenal sebagai benteng terakhir penjaga moral (akhlaqul karimah) di Indonesia.

Namun, fenomena belakangan ini menunjukkan pergeseran yang sangat mengkhawatirkan. Ada semacam anomali perilaku di mana identitas sebagai santri atau nahdliyin seolah hanya menjadi atribut superfisial yang kehilangan substansi spiritualnya ketika berhadapan dengan kontestasi kekuasaan dan perbedaan pilihan politik di internal organisasi.

Menjadi santri atau nahdliyin bukan sekadar identitas komunal, melainkan komitmen pada metodologi berpikir (manhajul fikr) dan perilaku (manhajul amali) yang menempatkan penghormatan kepada para Kiai dimanapun di atas segalanya. 

Sangat ironis ketika saat ini muncul gelombang caci maki yang diarahkan langsung kepada pemegang otoritas tertinggi di NU. 

Ketika seorang Rais Aam dikatakan sebagai figur yang mencla-mencle, tua bangka, antek CT, ulama Su’, busuk dll. Atau kiai sepuh sekaliber KH Afifuddin Muhajir dan KH Anwar Iskandar sebagai kiai tambang, bodoh, anak buah Ipul dll.

Serangan secara brutal juga ditujukan kepada Prof Dr Muhammad Nuh dan KH Imam Jazuli, pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon. Dengan lontaran yang sungguh di luar nalar. Antek CT, kalimat kebun binatang, belakang kamar mandi, mbalelo, su’ul adab, cari jabatan dll. Bahkan dikatakan pesantrennya hanya mewah tapi tidak ada berkahnya.

Padahal mereka berpendapat dengan argumentasi dan bahasa yang sopan dan akademis. Nauddzubillah tsumma naudzubillah. Yang paling mengherankan yang mengatakan itu di duga sebagai gus level 1 atau  kiai muda.

Kini, kita bersama sedang menyaksikan tontonan runtuhnya bangunan epistemologi pesantren. Jika seorang santri berani merendahkan kiai-kiai hanya karena perbedaan ijtihad politik, maka muncul pertanyaan eksistensial: Untuk apa sebenarnya mereka berproses di pesantren jika esensi dasar dari kepesantrenan -- yakni adab -- telah ditanggalkan?

Fenomena yang memprihatinkan ini, yaitu banyaknya kasus hinaan yang muncul pada kelompok yang berbeda menunjukkan adanya pola "dehumanisasi" terhadap para kiai. 

Para tokoh di Syuriah dan para kiai tidak lagi dipandang sebagai mujtahid atau penjaga moral organisasi dan umat, melainkan direduksi menjadi sekadar aktor politik yang boleh diserang secara personal, bahkan layak dikatain dengan kata apapun dari sumpah serapah, hinaan bahkan fitnah keji.

Tuduhan keji yang menyebut jajaran Syuriah atau Rais Aam terlibat kongkalikong dengan pengusaha, seperti Chairul Tanjung, atau "makan" uang tambang, dengan tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, atau setidaknya narasi yang argumentatif, jelas mencerminkan hilangnya nalar kritis yang digantikan oleh kebencian. 

Keterbatasan akses untuk menggunakan kanal resmi NU, yang kemudian memberikan ruang bagi jurnalisme secara terbuka, justru sering kali dijadikan sasaran tembak bullying dan fitnahan yang luar biasa untuk menyerang marwah Syuriah dan para kiai kultural, bukan untuk berdialog secara bermartabat. 

Ini adalah bentuk kegagalan dalam bermedia sosial, di mana kecepatan jempol melampaui kedalaman hati.

Fenomena lain yang patut diperhatikan adalah penggunaan istilah-istilah agama untuk memukul lawan bicara. Narasi islah padahal itu semata dukungan terhadap kepemimpinan tertentu sering kali dibalut dengan propaganda dengan menghalalkan segala cara.

Dan, yang paling memprihatinkan adalah penggunaan label su’ul adab, mbalelo, bahkan sebutan "setan" bagi mereka yang memiliki perspektif berbeda. Padahal mereka memberi argumentasi yang logis.

Hal tersebut, sungguh paradoks. Di satu sisi mereka mengecam orang lain kurang adab, namun di sisi lain mereka sendiri melakukan praktik su’ul adab yang lebih jauh dengan segala cara, termasuk memainkan buzzer. Ini adalah bentuk manipulasi moralitas untuk tujuan hegemoni kekuasaan di internal organisasi.

Tak dipungkiri, media sosial telah menjadi ruang di mana batasan antara santri dan orang awam menjadi kabur. Anonimitas dan kecepatan interaksi membuat banyak Nahdliyin lupa akan jati dirinya.

Mereka terjebak dalam arus polarisasi yang membuat "kebenaran kelompok" menjadi tuhan baru, sementara fatwa dan teladan Kiai dianggap angin lalu jika tidak menguntungkan posisi politiknya.

Ketidak-bijaksanaan dalam bermedia sosial ini menunjukkan bahwa transformasi digital di lingkungan NU belum dibarengi dengan literasi digital yang berbasis akhlak. 

Akibatnya, perdebatan mengenai Muktamar atau jabatan di NU berubah menjadi arena "pembunuhan karakter" yang sangat jauh dari nilai-nilai Aswaja.

Maka kiranya sangat mendesak bagi kita bersama untuk mengembalikan ruh" santri yang mengalami jurang degradasi moral yang dalam ini. 

Jika perilaku mencaci yang berbeda pandangan dan menghalalkan segala cara demi politik jabatan terus dibiarkan, maka NU akan kehilangan legitimasi moralnya di hadapan umat.

Kiranya perlu ada gerakan kembali ke meja pesantren dan kultur nahdliyin, menekankan kembali pentingnya adab fawqal 'ilmi (adab di atas ilmu). 

Politik dalam NU seharusnya adalah politik kerakyatan dan keumatan, bukan politik praktis yang memecah belah dan menghancurkan rasa hormat kepada para kiai.

Menjadi nahdliyin berarti siap tunduk pada aturan organisasi dan santun dalam perbedaan, karena tanpa adab, atribut santri dan nahdliyin tak lebih dari sekadar topeng kosong. Wallahu'alam bishawab.

KH Habib Khairutsani
Pengasuh Pesantren Akmala Sabila Cirebon