Melalui kebijakan baru yang diumumkan oleh Menteri Pertahanan Pete Hegseth, wartawan kini diwajibkan mendapat izin khusus dan pengawalan saat berada di sejumlah area dalam kompleks tersebut, termasuk wartawan yang sudah mengantongi kredensial resmi dari Departemen Pertahanan yang berkantor pusat di Arlington, Virginia.
Ia menegaskan bahwa menjaga keamanan operasional dan melindungi intelijen nasional adalah keharusan yang tak bisa ditawar.
"Meskipun Departemen tetap berkomitmen pada transparansi, Departemen juga berkewajiban untuk melindungi CSNI (intelijen rahasia) dan informasi sensitif yang pengungkapannya tanpa izin dapat membahayakan nyawa anggota Angkatan Bersenjata AS," kata Hegseth dalam memo internal, dikutip Reuters, Sabtu 24 Mei 2025.
Namun, langkah tersebut memicu reaksi keras dari kalangan media. Asosiasi Pers Pentagon, organisasi yang mewakili wartawan peliput isu militer di AS menyebut kebijakan ini sebagai “serangan langsung terhadap kebebasan pers.”
"(Ini) termasuk serangan setelah 11 September 2001, tanpa ada kekhawatiran tentang OP-SEC (operational security) dari pimpinan Departemen Pertahanan," bunyi pernyataan resmi mereka, sambil menegaskan bahwa selama ini wartawan telah memiliki akses ke area-area tak rahasia di Pentagon tanpa hambatan.
Sejak kembali menjabat, Presiden Trump memang gencar memburu sumber kebocoran informasi di lingkaran dalam pemerintahannya.
Situasi ini sendiri telah membuat sejumlah media besar seperti New York Times, Washington Post, CNN, dan NBC News menarik staf mereka dari Pentagon dalam rotasi terbaru.
Kebijakan itu membuka ruang bagi media-media yang dianggap lebih sejalan dengan pemerintahan Trump seperti New York Post, Breitbart, Daily Caller, dan One America News Network.
Trump dan lingkarannya menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada media alternatif untuk mengisi posisi di kelompok pers tetap Pentagon.
Dalam memo yang sama, Hegseth menyebut bahwa wartawan yang tergabung dalam kelompok pers Pentagon akan menerima surat kredensial baru yang lebih menonjolkan identitas mereka sebagai jurnalis.
"Kami juga mengantisipasi pengumuman mendatang tentang langkah-langkah keamanan tambahan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap penerbitan (surat kredensial)," demikian bunyi memo tersebut.
BERITA TERKAIT: