Junta Myanmar Siap Gelar Pemilu pada Desember 2025

Dalam pidatonya di parade tahunan Angkatan Bersenjata Myanmar, Min Aung Hlaing mengungkapkan rencana untuk menggelar pemilihan umum multipartai di negara tersebut. 

Ia menyatakan bahwa meskipun Myanmar sedang menghadapi konflik internal yang mengakibatkan kehancuran ekonomi dan ketegangan politik, militer tetap berkomitmen untuk melaksanakan pemilu yang akan memberikan kekuatan kepada partai pemenang.

"Persiapan yang diperlukan sedang dilakukan untuk pemilihan umum," kata Min Aung Hlaing dalam pidato yang disampaikan kepada ribuan tentara di ibu kota Naypyitaw, seperti dimuat Reuters pada Jumat, 28 Maret 2025.

"Kami berupaya menyelenggarakan pemilihan umum yang diinginkan rakyat, yaitu pemilihan umum demokratis yang bebas dan adil serta multipartai. Kami akan menyerahkan kekuasaan kepada partai pemenang," tambahnya.

Sejak menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi pada 2021, militer Myanmar telah berjuang untuk mempertahankan stabilitas di tengah meningkatnya pemberontakan. 

Meskipun beberapa pihak internasional dan dalam negeri meragukan integritas pemilu yang direncanakan, militer bersikeras bahwa pemilu ini akan mencerminkan kehendak rakyat Myanmar.

Berdasarkan sensus yang dilakukan militer pada tahun lalu, mereka mengklaim telah menyusun daftar pemilih dengan survei lapangan yang sudah mencapai 145 dari 330 kotamadya di Myanmar. Sebanyak 53 partai politik telah mendaftarkan diri untuk berpartisipasi dalam pemilihan.

Namun, banyak pihak yang menentang pemilu ini, termasuk kelompok pemberontak dan beberapa negara internasional. Para penentang menyatakan bahwa pemilu yang dijadwalkan akan digelar di tengah situasi perang saudara dan tidak mencerminkan kehendak rakyat Myanmar. 

"Pemilu ini hanyalah kedok untuk mempertahankan kekuasaan militer," tegas salah seorang juru bicara kelompok oposisi.

Min Aung Hlaing, dalam kesempatan yang sama, kembali menekankan bahwa militer sedang berperang dalam "perang yang adil" melawan kelompok pemberontak yang dianggapnya berusaha menghancurkan negara.

Ia mendesak pihak pemberontak untuk menghentikan kekerasan dan mencari penyelesaian politik melalui dialog.

Penyelenggaraan pemilu ini, meskipun diumumkan, berpotensi memicu lebih banyak kekerasan. Sejumlah analis memperingatkan bahwa keputusannya untuk tetap menggelar pemilu di tengah perang dapat memperburuk krisis yang ada. 

Sejauh ini, lebih dari tiga juta orang terpaksa mengungsi akibat pertempuran, dan lebih dari sepertiga penduduk Myanmar membutuhkan bantuan kemanusiaan. 

Negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara melalui ASEAN juga telah menyerukan junta militer untuk lebih memprioritaskan perdamaian daripada pemilu.

Sementara itu, sejumlah pihak internasional menegaskan untuk tidak mengakui hasil pemilu jika berlangsung dengan cara yang dianggap tidak sah dan tidak inklusif. Hal ini menjadi sorotan utama dalam perbincangan tentang masa depan Myanmar di pentas internasional.