Demi Amankan Pemilu, Junta Myanmar Perpanjang Status Darurat Enam Bulan

Junta menetapkan keadaan darurat sejak 1 Februari 2021, ketika mereka menangkap pemimpin demokratis negara itu, Aung San Suu Kyi, dan pejabat tinggi dari pemerintahannya. 

Pengambilalihan tersebut memicu gerakan perlawanan bersenjata, dengan milisi etnis minoritas yang kuat dan pasukan pertahanan rakyat yang mendukung oposisi utama Myanmar yang kini menguasai sebagian besar wilayah negara tersebut.

Pemerintah militer saat ini menghadapi tantangan terbesarnya sejak mengambil alih kekuasaan dan bersikap defensif terhadap kelompok pemberontak.

Namun, mereka masih mampu menguasai sebagian besar wilayah Myanmar bagian tengah dan kota-kota besar termasuk ibu kota, Naypyidaw.

Televisi MRTV yang dikelola pemerintah melaporkan pada hari Jumat, 31 Januari 2025 bahwa Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional memutuskan dengan suara bulat untuk memberikan perpanjangan masa darurat. 

Keputusan itu diambil setelah pemimpin junta Jenderal Senior Ming Aung Hlaing berpendapat bahwa diperlukan lebih banyak waktu untuk memulihkan stabilitas negara tersebut guna menyelenggarakan pemilihan umum nasional.

Konstitusi Myanmar mengamanatkan bahwa pemilihan umum harus diadakan dalam waktu enam bulan setelah keadaan darurat dicabut.

"Masih banyak tugas yang harus dilakukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum dengan sukses. Khususnya untuk pemilihan umum yang bebas dan adil, stabilitas dan perdamaian masih dibutuhkan," ungkap media pemerintah mengutip pernyataan kepala junta, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, dalam rapat dewan militer.

Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional merupakan badan pemerintahan administratif konstitusional, tetapi dalam praktiknya dikendalikan oleh militer.

Di bawah Konstitusi 2008 yang dirancang oleh tentara, militer dapat memerintah negara tersebut dalam keadaan darurat selama satu tahun, diikuti oleh dua kemungkinan perpanjangan enam bulan sebelum mengadakan pemilihan umum. Namun, perpanjangan pada hari Jumat adalah yang ketujuh.

Pelapor khusus Kantor Hak Asasi Manusia PBB, Tom Andrews mengatakan bahwa empat tahun penindasan, kekerasan, dan ketidakmampuan militer telah melemparkan Myanmar ke dalam jurang. 

“Pasukan junta telah membantai ribuan warga sipil, mengebom dan membakar desa-desa, serta membuat jutaan orang mengungsi. Lebih dari 20.000 tahanan politik masih berada di balik jeruji besi. Perekonomian dan layanan publik telah runtuh. Kelaparan dan kelaparan menghantui sebagian besar penduduk,” kata dia. 

Keadaan darurat memungkinkan militer untuk mengambil alih semua fungsi pemerintahan, yang memberikan kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif kepada Min Aung Hlaing.

Militer awalnya mengumumkan pemilihan umum akan diadakan pada bulan Agustus 2023, tetapi secara berkala menunda tanggal tersebut dan baru-baru ini mengatakan bahwa pemilihan umum akan berlangsung sekitar tahun 2025.

Berdasarkan Konstitusi, militer harus menyerahkan fungsi pemerintahan kepada presiden setidaknya enam bulan sebelum pemilihan umum diadakan.

Rencana pemilihan umum secara luas dipandang sebagai upaya untuk melegitimasi kekuasaan militer dengan memberikan hasil yang memastikan para jenderal tetap memegang kendali.

Para kritikus mengatakan pemilu tersebut tidak akan bebas maupun adil karena tidak ada media yang bebas dan sebagian besar pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Suu Kyi telah ditangkap.

Anggota Pemerintah Persatuan Nasional bayangan oposisi, Moe Zaw Oo mengatakan pada hari Rabu bahwa kelompok oposisi sedang bersiap untuk mencegah pemilu yang diselenggarakan militer melalui cara-cara tanpa kekerasan. 

“Tidak seorang pun dari organisasi mana pun di pihak pasukan revolusioner kami akan menerima pemilu ilegal yang direncanakan akan diselenggarakan oleh militer. Kami mungkin memiliki perbedaan pendapat tentang masalah lain, tetapi posisi di antara pasukan revolusioner mengenai masalah pemilu ini bersatu dan jelas. Kami sama sekali tidak menerima ini,” kata Moe Zaw Oo dalam konferensi pers daring.