Laporan kantor berita resmi Suriah
SANA, menyebut Asaad Hassan al-Shibani dari HTS ditunjuk sebagai sebagai menteri luar negeri, sementara Murhaf Abu Qasra diangkat menjadi menteri pertahanan dalam pemerintahan sementara Suriah.
Dikatakan bahwa penunjukkan mencerminkan upaya pemerintah baru Suriah dalam membangun kembali hubungan internasional, dua minggu setelah penggulingan Presiden Bashar al-Assad.
"Langkah ini diambil sebagai respons atas aspirasi rakyat Suriah untuk membangun hubungan internasional yang membawa perdamaian dan stabilitas," ungkap laporan tersebut.
Abu Qasra, yang juga dikenal dengan nama samaran Abu Hassan 600, adalah tokoh senior HTS yang memimpin pasukan oposisi yang mengusir al-Assad.
Al Jazeera menyebut Abu Qasra dan al-Shibani sangat dekat dengan pemimpin HTS Ahmed al-Sharaa. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah HTS membentuk pemerintahannya sendiri atau pemerintahan Suriah.
"Sejauh ini, 14 menteri telah ditunjuk, dan semuanya adalah sekutu dekat atau teman al-Sharaa," papar laporan tersebut.
Beberapa hari setelah menguasai Damaskus, pemimpin pemberontak Suriah Hayat Tahrir al-Sham (HTS) menunjuk perdana menteri baru yang akan menjalankan proses pemerintahan
Pada 10 Desember 2024 lalu, HTS menunjuk perdana menteri baru Mohammad Al-Bashir, ia sebelumnya menjalankan pemerintahan di Idlib di bawah kendali HTS.
Pemimpin HTS Ahmed Al-Sharaa, yang juga dikenal sebagai Abu Mohammed Al-Jolani, berusaha meredakan kekhawatiran tentang bagaimana nasib pemerintahan Suriah setelah kaburnya Presiden Bashar Al-Assad.
Dalam wawancara dengan Sky News, Jolani menegaskan bahwa Suriah sudah lelah dan ia berjanji bahwa negara itu tidak akan kembali berperang.
BERITA TERKAIT: