Makin Anarkis, Demonstran Bangladesh Bakar Stasiun Televisi Pemerintah

Mengutip AFP pada Jumat (19/7), ratusan pengunjuk rasa menuntut agar perekrutan pegawai negeri dari keluarga veteran dihapus. Mereka bentrok dengan polisi anti huru-hara yang kemudian menembakkan peluru karet.

Massa yang marah mengejar petugas yang mundur ke markas BTV di Dhaka, membakar gedung tersebut dan puluhan kendaraan yang diparkir.

Sebuah postingan di halaman Facebook resmi BTV sebelumnya memperingatkan banyak yang terjebak di dalam gedung, dan meminta bantuan dari pemadam kebakaran untuk memadamkan api.

Sementara itu, Menteri Penerangan Bangladesh mengatakan ahwa siaran telah dihentikan dan sebagian besar karyawan telah meninggalkan gedung.

Seorang jurnalis senior BTV, yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan kondisinya sangat rusuh dan banyak rekannya yang terjebak.

"Situasinya sangat buruk sehingga kami tidak punya pilihan lain selain meninggalkan tempat itu. Beberapa rekan kami terjebak di dalam. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada mereka," ujarnya.

Total korban akibat kerusuhan di Bangladesh saat ini mencapai 39 orang.

Demonstrasi ini terjadi karena sistem kuota pegawai negeri sipil yang 30 persennya diberikan pada kerabat veteran perang kemerdekaan Bangladesh melawan Pakistan tahun 1971.

Para pengunjuk rasa berusaha untuk menghapuskan sistem ini, dengan alasan bahwa sistem tersebut diskriminatif dan menguntungkan pendukung partai Liga Awami pimpinan PM Hasina, yang memimpin gerakan kemerdekaan.

Meskipun terdapat peningkatan dalam beberapa kesempatan kerja di sektor swasta, banyak yang lebih memilih pekerjaan di pemerintahan karena stabilitas dan gaji yang lebih baik.

Perdana Menteri Sheikh Hasina mendukung sistem kuota, dengan alasan bahwa para veteran berhak mendapatkan penghormatan setinggi-tingginya atas kontribusi mereka di masa perang, apa pun ikatan politiknya.

“Saya mohon semua bersabar menunggu putusan dijatuhkan. Saya yakin siswa kami akan mendapatkan keadilan dari pengadilan tertinggi. Mereka tidak akan kecewa,” ujarnya.

Masalah ini juga telah menyebabkan keributan sebelumnya. Pada tahun 2018, pemerintahan Hasina menangguhkan kuota tersebut menyusul protes besar-besaran mahasiswa.

Namun, Pengadilan Tinggi membatalkan keputusan tersebut bulan lalu dan mengembalikan kuota setelah kerabat para veteran tahun 1971 mengajukan petisi, yang memicu protes terbaru.

Mahkamah Agung kemudian menangguhkan keputusan Pengadilan Tinggi dan berjanji akan memutuskan masalah tersebut pada tanggal 7 Agustus. Meskipun demikian, protes terus berlanjut.